Presiden Prabowo Tunjuk Cak Imin, Djamari Chaniago, dan KSAD Tangani Karhutla: Bukan Haji Isam

Ule.co.id – Bukan Haji Isam, presiden tunjuk Cak Imin, Djamari Chaniago, hingga KSAD tangani karhutla [titlebase] menjadi sorotan utama setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembagian tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center pada Minggu (23/8/2026) dan menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian serta TNI akan dipercepat untuk memadamkan api yang melanda Kalimantan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tidak ada penunjukan koordinator tunggal seperti Haji Isam. Ia menolak keras rumor yang beredar di media sosial, menyatakan, “Tidak ada koordinator khusus, penanganan dilakukan secara terintegrasi sesuai kewenangan masing‑masing.” Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan tiga pejabat senior untuk mengawasi upaya pemadaman di wilayah terdampak.

Penugasan pertama diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Sebagai menko Polkam, Chaniago akan memantau situasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, memastikan sinergi antara aparat keamanan, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya darat dan udara.

Penugasan kedua diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin. Cak Imin akan memfokuskan perhatian pada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, mengarahkan program pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan kebakaran serta pelatihan penanggulangan kebakaran hutan. Ia menekankan pentingnya partisipasi warga serta peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam memperkuat mitigasi kebakaran.

Penugasan ketiga diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli akan mengendalikan operasi militer di Kalimantan Timur, termasuk penggunaan satuan khusus TNI AD, helikopter pemadam, serta dukungan logistik untuk operasi water bombing. Jenderal Maruli menegaskan kesiapan pasukan untuk beroperasi 24 jam demi menekan laju penyebaran api.

Pembagian wilayah ini bukan berarti masing‑masing pejabat hanya bertanggung jawab pada satu provinsi. Sebaliknya, struktur koordinasi bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian cepat bila kebakaran menyebar melintasi batas administratif. Hal ini diharapkan mempercepat alur keputusan, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan responsivitas di lapangan.

BNPB juga memperkuat upaya dengan menambah personel gabungan TNI‑Polri, serta melibatkan aparat kehutanan daerah. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali diaktifkan untuk menurunkan intensitas asap, sementara water bombing menggunakan pesawat C-130 Hercules dan helikopter AS-350 terus digulirkan ke titik api kritis.

Selain upaya pemadaman, pemerintah menegaskan langkah tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal. Penegakan hukum melalui Satgas Karhutla akan mempercepat proses penyidikan dan penjatuhan sanksi, termasuk denda dan penjara bagi perusahaan atau individu yang terbukti melakukan pembakaran tanpa izin.

Penanganan karhutla juga mendapat sorotan internasional. Negara‑negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, sebelumnya mengkritik kabut asap yang melintasi perbatasan. Namun, pernyataan Plt Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Pandjaitan, menegaskan bahwa Indonesia telah mengerahkan sumber daya maksimal dan mengajak negara‑negara tersebut untuk berkolaborasi, bukan saling menyalahkan.

Berikut rangkuman pembagian tugas dan langkah strategis yang diambil:

• Djamari Chaniago (Menko Polkam): Koordinasi keamanan, penempatan pasukan TNI‑Polri, dukungan logistik di Kalimantan Barat & Selatan.
• Cak Imin (Menko PM): Program pemberdayaan masyarakat, pelatihan pencegahan, kerja sama dengan LSM di Kalimantan Tengah & Utara.
• Jenderal Maruli Simanjuntak (KSAD): Operasi militer, penggunaan helikopter, water bombing di Kalimantan Timur.
• BNPB: Pengelolaan data kebakaran, operasi OMC, penegakan hukum melalui Satgas Karhutla.
• Pemerintah Daerah: Penyediaan tenaga kerja lokal, pemantauan titik api, edukasi masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi terpadu ini diharapkan dapat menurunkan angka kebakaran, memperkecil dampak asap, serta melindungi ekosistem hutan yang menjadi paru‑paru dunia. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memantau situasi, menyesuaikan taktik, dan melaporkan perkembangan secara transparan kepada publik.

Dengan penunjukan tiga pejabat senior ini, harapan publik terhadap penanganan karhutla menjadi lebih tinggi. Masyarakat kini menantikan hasil konkret dari koordinasi yang lebih cepat dan efisien, sekaligus menolak spekulasi yang tidak berdasar, seperti klaim Bukan Haji Isam, presiden tunjuk Cak Imin, Djamari Chaniago, hingga KSAD tangani karhutla [titlebase] yang sempat mengaburkan fakta sebenarnya.