Penutupan 11 Bank Perekonomian Rakyat 2026 dan Upaya Inklusi Keuangan di Nusantara

Ule.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan terhadap sektor perbankan dengan mencabut izin usaha sebanyak 11 bank perekonomian rakyat (BPR) hingga Agustus 2026. Langkah ini menandai rangkaian penutupan yang dimulai sejak Januari, mencakup BPR konvensional dan BPR Syariah di berbagai provinsi, sekaligus menegaskan komitmen regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah.

Penutupan terbaru terjadi pada 19 Agustus 2026, ketika izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi di Bintara, Bekasi Barat, dicabut secara resmi melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.03/2026. Kepala OJK untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Edwin Nurhadi, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan untuk memastikan integritas industri perbankan.

Berikut rangkaian penutupan BPR selama tahun 2026:

• Januari: PT BPR Suliki Gunung Mas (Sumatra Barat) – 7 Januari; PT BPR Prima Master Bank (Surabaya, Jawa Timur) – 27 Januari.
• Februari: Perumda BPR Bank Cirebon (Jawa Barat) – 9 Februari; PT BPR Kamadana (Bangli, Bali) – 18 Februari.
• Maret: PT BPR Koperindo Jaya (Jakarta Pusat) – 9 Maret; PT BPR Pembangunan Nagari (Kab. Agam, Sumatra Barat) – 31 Maret.
• Juni: PT BPR Ceper Permata Artha (Klaten, Jawa Tengah) – 25 Juni.
• Juli: PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (Batu, Jawa Timur) – 3 Juli; PT BPR Mataram Mitra Manunggal (Yogyakarta) – 7 Juli; PT BPR Syariah Hasanah Mandiri (Depok, Jawa Barat) – 16 Juli.
• Agustus: PT BPR Citra Bersada Abadi (Bekasi Barat) – 19 Agustus.

Setelah pencabutan izin, seluruh aktivitas operasional bank dihentikan. Kantor cabang tidak lagi melayani nasabah, dan proses likuidasi hak serta kewajiban bank diserahkan kepada tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penutupan BPR ini terjadi di tengah tantangan modal yang masih menjadi momok bagi industri. Hingga Juni 2026, OJK mencatat terdapat 1.252 BPR dan 174 BPR Syariah di Indonesia, dengan 308 BPR serta 22 BPR Syariah masih berada di bawah batas modal minimum Rp 5 miliar. Meskipun POJK 7/2026 memberikan kelonggaran melalui revaluasi aset dan inbreng aset bangunan, banyak BPR masih berjuang memenuhi persyaratan modal inti minimum Rp 6 miliar dan rasio CAR 12%.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menilai bahwa regulasi baru bukan sekadar keringanan, melainkan dorongan bagi BPR untuk berinovasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis. “BPR harus tetap fokus pada mandat utama sebagai lembaga intermediasi bagi usaha ultra mikro, sambil menyesuaikan diri dengan revolusi industri,” ujarnya.

Sementara OJK menegakkan standar kepatuhan, Bank Indonesia (BI) melaksanakan program inklusi keuangan yang melengkapi upaya regulator. Pada akhir Agustus hingga awal September 2026, BI Maluku bersama TNI AL meluncurkan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke lima pulau 3T—Wetar, Kisar, Moa, Damer, dan Banda. Kegiatan ini tidak hanya mendistribusikan uang tunai layak edar, tetapi juga menyertakan edukasi tentang penggunaan uang, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sosialisasi bela negara.

Ekspedisi tersebut menegaskan pentingnya kehadiran rupiah di wilayah terpencil sebagai simbol kedaulatan negara dan upaya menjaga ketersediaan uang yang berkualitas. Sinergi antara BI dan TNI AL telah terbukti efektif sejak 2012, dengan total 766 pulau dijangkau melalui 150 ekspedisi hingga 2025. Pada tahun 2026, target BI adalah menjangkau 115 pulau melalui 23 ekspedisi, memperkuat jaringan keuangan nasional.

Kolaborasi antara regulator, lembaga penjamin simpanan, dan otoritas moneter mencerminkan pendekatan holistik dalam menstabilkan sektor perbankan rakyat. Penutupan 11 bank perekonomian rakyat mengirim sinyal kuat bahwa OJK tidak akan menoleransi pelanggaran standar, sementara program ERB menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan akses keuangan merata, bahkan di daerah paling terpencil.

Ke depan, tantangan utama bagi BPR adalah meningkatkan modal, mengadopsi teknologi digital, dan memperkuat tata kelola risiko. Dukungan kebijakan yang adaptif dan sinergi lintas lembaga diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.