Polisi Dihadapkan pada Dua Kasus Kontroversial: Penembakan di Belgia dan Tuduhan Penjualan Istri Polisi di Sumut
Ule.co.id – Baru-baru ini, dua peristiwa yang melibatkan aparat kepolisian menimbulkan sorotan publik luas. Di satu sisi, seorang ayah berempat anak asal Turki tewas tertembak oleh polisi di kota Eupen, Belgia. Di sisi lain, keluarga mantan istri seorang perwira polisi di Sumatera Utara mengklaim korban pernah diperlakukan sebagai barang dagangan, bahkan hingga mengakhiri hidupnya sendiri. Kedua kasus menimbulkan pertanyaan serius tentang prosedur penggunaan kekuatan dan akuntabilitas aparat polisi di tingkat internasional maupun domestik.
Insiden di Eupen terjadi pada 30 Agustus, ketika Halit Altun, warga Turki berusia 42 tahun, terlibat dalam keributan di Scheiblerpark yang melibatkan anak-anak dan orang dewasa. Menurut laporan resmi, petugas polisi mencoba meredam pertengkaran dan menanggapi dugaan bahwa Altun melukai seseorang dengan pisau. Namun, keluarga korban menegaskan bahwa tidak ada peringatan atau perintah mundur sebelum tembakan dilepaskan, dan Altun justru sudah dipukul sebelum ditembak. Video rekaman warga menunjukkan keributan yang cepat memburuk, sementara saksi mengaku petugas menembakkan dua peluru tanpa prosedur standar.
Penegakan hukum Belgia membuka dua penyelidikan paralel. Kepolisian kriminal meneliti dugaan keterlibatan Altun dalam melukai orang lain, sementara Komite Pengawas Polisi (Comité P) menilai apakah penggunaan senjata api proporsional dan sesuai hukum. Keluarga Altun menuntut keadilan, menyoroti fakta bahwa korban dipasangi borgol dan menunggu ambulans selama hampir 40 menit. Selain itu, mereka mengklaim perangkat ponsel warga yang merekam kejadian disita oleh petugas, menambah kecurigaan akan upaya menutupi fakta.
Sementara itu, di Indonesia, video yang beredar di media sosial menampilkan keluarga Winda Lorenza, mantan istri seorang perwira polisi, mengungkapkan bahwa korban pernah mengaku “dijual” oleh suaminya, Imam, baik kepada oknum pejabat maupun ke luar negeri. Lorenza, yang dilaporkan meninggal karena bunuh diri, sebelumnya menyatakan dalam rekaman bahwa hidupnya hancur setelah diperlakukan seperti komoditas. Keluarga menegaskan agar publik tidak memberi label negatif pada korban, sambil menuntut klarifikasi resmi dari Polda Sumut. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan memeriksa sumber informasi tersebut secara menyeluruh, menekankan bahwa satu keterangan saja tidak cukup untuk menilai kebenaran.
Kedua peristiwa ini menyoroti tantangan yang dihadapi polisi dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Di Belgia, pertanyaan utama berkisar pada apakah prosedur de‑eskalasi telah diterapkan, mengingat adanya anak-anak di lokasi kejadian. Di Indonesia, kasus Lorenza membuka diskusi tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan pribadi, serta bagaimana institusi kepolisian menanggapi tuduhan pelanggaran etika dan hak asasi manusia. Kedua negara kini berada di bawah tekanan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, baik melalui penyelidikan internal maupun pengawasan eksternal.
Pihak berwenang di kedua negara telah menyiapkan langkah-langkah investigatif. Di Eupen, Jaksa Penuntut Umum membuka penyelidikan formal, sementara Komite Pengawas Polisi akan menilai legalitas penggunaan senjata. Di Sumut, Polda Sumut berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang memberikan informasi, termasuk verifikasi rekaman video dan saksi. Kedua proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi pelajaran bagi institusi polisi dalam memperbaiki protokol operasional dan perlindungan hak korban.
Dengan sorotan media yang intens, harapan publik kini terfokus pada hasil akhir penyelidikan. Keluarga Halit Altun menuntut agar pelaku penembakan diproses secara hukum, sedangkan keluarga Lorenza mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang. Kedua kasus menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang independen, serta perlunya pelatihan berkelanjutan bagi aparat polisi dalam menangani situasi krisis tanpa mengorbankan nyawa atau martabat manusia.
