Israel dan Dampak Konflik Timur Tengah: Dari Petisi Inggris hingga Krisis Freelance di Gaza
Ule.co.id – Israel kembali menjadi sorotan utama dalam serangkaian peristiwa yang menghubungkan sejarah kolonial, ketegangan militer di Lebanon, serta krisis ekonomi digital di Gaza, menambah kompleksitas konflik yang telah meluas di Timur Tengah.
Setahun yang lalu, kampanye Britain Owes Palestine menyerahkan petisi berukuran 400 halaman kepada Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Jaksa Agung Inggris. Dokumen yang disusun oleh para ahli hak asasi manusia, termasuk Ben Emmerson dan Danny Friedman, menuduh Inggris melakukan kejahatan perang antara 1917 dan 1948, termasuk pelanggaran hak penentuan nasib sendiri Arab dan pembantaian massal. Petisi tersebut menuntut pengakuan, permohonan maaf resmi, serta reparasi atas tindakan kolonial yang, menurut kampanye, menjadi akar dari kebijakan pemukiman Israel saat ini.
Sementara itu, di perbatasan selatan Lebanon, serangan udara Israel menewaskan setidaknya 12 orang, termasuk anak-anak, wanita, dan seorang paramedis, di desa Kfar Rumman. Serangan tersebut terjadi setelah militer Israel menuduh kelompok Hezbollah meluncurkan drone eksplosif ke posisi mereka. Konflik ini menandai eskalasi terbaru dalam ketegangan yang telah berlangsung sejak serangan Hezbollah pada Maret lalu, dan menambah daftar korban sipil yang terus bertambah.
Di wilayah Teluk, ketegangan semakin memuncak ketika Uni Emirat Arab memperingatkan bahwa tidak ada satu negara pun yang berhak menguasai Selat Hormuz. Peringatan tersebut muncul bersamaan dengan klaim Iran yang berencana membuka zona eksklusi baru di sekitar selat, serta serangan terhadap kapal tanker milik Saudi yang menewaskan beberapa awak kapal. Oman melaporkan evakuasi 16 dari 25 awak tanker Sidr, sementara tujuh lainnya masih belum diketahui keberadaannya.
Di sisi lain, kontroversi budaya muncul ketika rapper Amerika Macklemore mengeluarkan komentar anti-Israel dan anti-Amerika selama konser, memicu kecaman luas. Podcaster Bethany Mandel menilai pernyataan tersebut sebagai provokasi yang dapat memperburuk sentimen anti-Semitik, sementara kelompok pendukung hak Palestina menyoroti bahwa kritik terhadap kebijakan Israel tidak selalu sama dengan kebencian terhadap bangsa Yahudi.
Di tengah gejolak tersebut, ekonomi digital warga Gaza mengalami kemunduran drastis. Sebelum konflik 2023, sekitar 12.000 orang di Gaza mengandalkan pekerjaan lepas melalui platform internasional, menghasilkan pendapatan yang jauh melampaui upah lokal. Namun, sejak serangan Israel, infrastruktur listrik terputus, jaringan internet hancur lebih dari 50 persen, dan perangkat keras seperti laptop serta smartphone banyak yang hancur atau disita. Pembatasan masuknya perangkat elektronik yang dianggap “dual-use” memperparah situasi, sementara transfer uang internasional menjadi terhambat, memaksa freelancer mengandalkan kantor transfer dengan biaya hingga 20 persen dari pendapatan mereka.
Para pengamat menilai bahwa tindakan Israel di wilayah pendudukan tidak sekadar kelanjutan kebijakan militer, melainkan juga meniru pola kolonial Inggris yang dulu menolak hak penentuan nasib sendiri Arab. Penindasan terhadap pemukiman, penghancuran rumah, serta penahanan massal yang terjadi di Tepi Barat dan Gaza dianggap sebagai warisan langsung dari era mandat Inggris, yang kini menuntut pertanggungjawaban historis.
Respons internasional terhadap petisi Inggris masih belum muncul, meski didukung oleh 75 anggota parlemen, tokoh budaya, dan aktivis hak asasi manusia. Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terus menyeimbangkan antara dukungan kepada Israel sebagai sekutu strategis dan tekanan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Di tingkat regional, pernyataan keras Uni Emirat Arab mengenai Hormuz menandakan keprihatinan terhadap potensi gangguan ekonomi global akibat konflik yang meluas.
Dengan beragam dimensi – hukum, militer, ekonomi, budaya – yang saling terkait, situasi di Timur Tengah menuntut dialog yang lebih luas serta upaya nyata untuk mengatasi warisan kolonial, menghentikan kekerasan, dan memulihkan mata pencaharian warga sipil, termasuk para freelancer yang kini terpinggirkan.
