Pertamina B50 Hadapi Tantangan Besar, Sanksi SPBU Meluas, dan Blokir 5.000 Kendaraan: Dampak Terhadap Distribusi BBM Nasional
Ule.co.id – Pertamina terus menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia. Di tengah program biodiesel B50 yang kini telah mencakup seluruh wilayah, perusahaan menghadapi tiga tantangan utama yang diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Tantangan tersebut meliputi pendangkalan alur sungai di terminal BBM, penetapan harga tertimbang untuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME), serta koordinasi distribusi yang melibatkan puluhan ribu SPBU di seluruh nusantara.
Menurut Mars Ega, terdapat 17 terminal BBM Pertamina Patra Niaga yang berada di alur sungai rawan pendangkalan. Kondisi ini dapat mengganggu pasokan B50 ke wilayah-wilayah terpencil, sehingga perusahaan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Sungai, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pengerukan dan pemeliharaan. “Kami tidak dapat menangani alur sungai sendirian,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI.
Masalah kedua adalah harga FAME, bahan baku utama biodiesel B50. Pertamina Patra Niaga mengusulkan penerapan satu harga tertimbang yang ditetapkan pemerintah, agar semua pelaku usaha—baik yang menerima subsidi maupun tidak—bisa bersaing secara adil. Kebijakan ini penting mengingat pasokan FAME datang dari Sumatera, sementara kebutuhan terbesar berada di Sulawesi dan Kalimantan.
Selain tantangan operasional, pertamina juga meningkatkan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pada Januari hingga September 2026, lebih dari 200 surat pembinaan dan sanksi dikeluarkan kepada 160 SPBU di Kalimantan. Pemeriksaan menyoroti penggunaan QR Code yang tidak sesuai, penyaluran BBM bersubsidi kepada konsumen yang tidak berhak, serta pelanggaran prosedur operasional. Edi Mangun, Area Manager Regional Kalimantan, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan BBM subsidi tepat sasaran dan pelayanan tetap aman.
Pengawasan serupa juga dilakukan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ahad Rahedi, Area Manager Regional Jatimbalinus, melaporkan bahwa 139 SPBU di ketiga provinsi tersebut menerima sanksi karena pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi, ketidakpatuhan operasional, dan masalah sarana prasarana. Total sanksi di seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT mencapai 237, dengan jenis sanksi mulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu.
Langkah tegas lainnya diambil oleh Pertamina Patra Niaga dalam upaya memerangi penyalahgunaan BBM subsidi. Sekitar 5.000 nomor polisi kendaraan yang diduga berulang kali membeli BBM subsidi telah diblokir. Kitty Andhora, Vice President Corporate Communication, menjelaskan bahwa pemblokiran ini didukung oleh sistem digital yang memantau pola transaksi, serta kerja sama dengan kepolisian daerah Sumatera Barat. “Kami tidak memberikan toleransi terhadap praktik yang mengurangi hak masyarakat,” ujarnya.
Di samping fokus pada energi, Pertamina Foundation mengumumkan rencana memperluas dampak keberlanjutan melalui program pendidikan dan riset. Pada pertemuan Town Hall Meeting 8 September 2026, Presiden Direktur Agus Mashud S. Asngari menegaskan komitmen foundation dalam mendukung transisi energi, riset biofuel, solar panel, dan manajemen limbah. Formasi baru Dewan Pengawas Foundation dan penunjukan Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra sebagai Rektor Universitas Pertamina menandai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan sinergi dengan grup Pertamina.
Berbagai upaya ini mencerminkan strategi terpadu pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan keadilan kompetisi, serta menegakkan kepatuhan di seluruh jaringan distribusi. Dengan mengatasi tantangan alur sungai, menetapkan harga FAME yang adil, dan memperketat pengawasan SPBU, perusahaan berharap program B50 dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 17 terminal BBM rawan pendangkalan alur sungai
- Usulan satu harga tertimbang untuk FAME
- 200+ surat pembinaan dan sanksi di Kalimantan
- 139 SPBU disanksi di Bali, NTB, NTT
- 5.000 plat nomor kendaraan diblokir karena penyalahgunaan BBM subsidi
