KPK Bongkar Kasus Suap Summarecon: Geledah Kantor dan Rumah Tersangka Ungkap Jaringan Korupsi ATR/BPN

Ule.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penyelidikan dalam Kasus Suap Summarecon yang melibatkan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Pada Jumat, 18 September 2026, tim penyidik melakukan dua rangkaian penggeledahan penting: pertama di kantor pusat PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur, kemudian dilanjutkan ke kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (ATR/BPN), Lampri, yang berlokasi di Bekasi.

Penggeledahan di kantor Summarecon dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berlanjut hingga sore hari. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), catatan keuangan perusahaan, serta perangkat elektronik yang terkait dengan pemblokiran sengketa tanah di wilayah Bogor. Barang bukti tersebut kini berada dalam proses analisis untuk mengungkap alur korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.

Setelah menyelesaikan penggeledahan di kantor, tim penyidik beranjak ke Bekasi pada sore harinya. Rumah Lampri, yang beralamat di daerah Bekasi, dijadikan titik fokus selanjutnya. Menurut Budi Prasetyo, penggeledahan di rumah tersebut masih dalam rangka memperdalam penyidikan kasus suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selama operasi, petugas menemukan sejumlah dokumen pendukung, catatan komunikasi, dan perangkat elektronik yang diyakini menjadi bukti penting dalam mengaitkan Lampri dengan aliran dana suap.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 14 September 2026 di kawasan Jabodetabek. OTT tersebut menargetkan jaringan korupsi yang diduga memanfaatkan proses perizinan HGB untuk PT Summarecon Agung Tbk. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur Summarecon, Adrianto Pitoyo Adhi, serta perantara swasta Rizal Pahlevi. Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz (alias Fahd Arafiq), serta dua orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Berikut rangkuman barang bukti yang berhasil disita KPK selama penggeledahan:

• Dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mencakup wilayah Bogor.
• Laporan keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan entitas terkait PT Kencana Jayaproperti Agung (KCJA).
• Data elektronik berupa email, rekaman percakapan, dan file log yang menunjukkan upaya pemblokiran sengketa tanah.
• Catatan internal Kementerian ATR/BPN yang mengindikasikan adanya perintah atau persetujuan yang tidak sesuai prosedur.

Para penyidik menegaskan bahwa semua barang bukti akan diproses secara forensik untuk memastikan integritas data sebelum dijadikan dasar dalam proses peradilan. Sementara itu, KPK menolak spekulasi bahwa ruangan milik Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjadi sasaran penggeledahan. Hal ini dikonfirmasi dalam pernyataan resmi KPK pada 17 September 2026.

Penggeledahan ini menambah tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan tanah yang selama ini menjadi celah bagi praktik korupsi. Pengawasan terhadap proses pengurusan HGB kini menjadi sorotan utama, mengingat nilai ekonomi yang terlibat mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut analis hukum, kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam menegakkan akuntabilitas pejabat publik di sektor pertanahan.

Reaksi publik terhadap penggeledahan KPK pun beragam. Beberapa pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya tegas menindak korupsi, sementara yang lain menyoroti perlunya transparansi lebih lanjut dalam proses investigasi. Di media sosial, tagar #KasusSuapSummarecon menjadi trending topic, menandakan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi di sektor properti.

KPK menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa intervensi eksternal. Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap semua tersangka, termasuk melakukan wawancara dan analisis lanjutan terhadap data digital yang telah disita. Diharapkan hasil akhir penyidikan dapat memberikan kejelasan tentang peran masing-masing pihak dalam jaringan suap yang melibatkan Summarecon dan pejabat Kementerian ATR/BPN.