Muslih Pimpin DKUKMPP Kotim: Estafet Kepemimpinan Berlanjut
Sampit, ule.co.id – Pergantian Kepala DKUKMPP Kotim secara resmi terjadi dengan penunjukan Muslih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Muslih menggantikan Johny Tangkere yang telah memasuki masa purna tugas. Serah terima jabatan ini menandai babak baru dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan di sektor krusial tersebut.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotim, Rafiq Riswandi, menegaskan bahwa pergantian ini bukan sekadar seremoni. Ia menekankan bahwa dinamika organisasi seperti ini penting untuk penyegaran, peningkatan efektivitas, serta profesionalisme kinerja pemerintahan.
DKUKMPP Kotim: Pilar Ekonomi dan Pengendali Inflasi Daerah
Rafiq Riswandi menyoroti peran vital DKUKMPP bagi daerah. Sektor koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, sementara industri dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak distribusi barang serta menjaga stabilitas inflasi di Kotim. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif di dinas ini sangat krusial.
Pemerintah Kabupaten Kotim menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Johny Tangkere atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat. Kerja kerasnya telah memberikan dampak positif bagi kemajuan sektor perdagangan dan industri di ‘Bumi Habaring Hurung’. Diharapkan masa purnatugas ini menjadi awal ketenangan setelah pengabdian panjang bagi daerah.
BACA JUGA: Usulan Infrastruktur Dominasi Hasil Reses DPRD Kotim Dapil II
Prioritas dan Tantangan Plt Kepala DKUKMPP Muslih
Kepada Plt Kepala DKUKMPP yang baru, Muslih, Rafiq Riswandi menekankan pentingnya integritas dan inovasi. Muslih diharapkan mampu membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Beberapa prioritas utama yang harus diperhatikan antara lain:
- Menjaga stabilitas harga bahan pokok.
- Mengoptimalkan digitalisasi usaha bagi UMKM.
- Memperluas akses pasar untuk produk lokal Kotim agar mampu bersaing lebih luas.
- Memperkuat program pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah.
Muslih menyatakan komitmennya untuk segera merancang agenda internal setelah resmi menerima estafet kepemimpinan. Ia akan mengumpulkan jajaran dinas untuk memetakan program kerja serta meminta masukan dari Johny Tangkere guna memastikan transisi berjalan mulus.
Meskipun masih merangkap sebagai Staf Ahli Bupati, Muslih bertekad memberikan perhatian ekstra pada posisi barunya ini. Ia mengakui bahwa urusan teknis di lapangan memerlukan penanganan mendesak.
Penyelesaian Sengketa Pasar Mangkikit dan Agenda Lain
Salah satu fokus utama Muslih adalah penyelesaian sengketa Pasar Mangkikit, yang disebutnya telah menunjukkan perkembangan positif setelah berdiskusi dengan Johny Tangkere. Ia berkomitmen mengawal isu ini hingga tuntas dalam satu atau dua bulan ke depan. Selain itu, Muslih juga berharap dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan awak media sebagai mitra informasi.
BACA JUGA: Bupati Shalahuddin Gelorakan Tadarus Al-Quran di Ramadhan
Warisan Johny Tangkere untuk Kepemimpinan Baru
Johny Tangkere, yang telah mengabdi selama setahun di dinas tersebut, meninggalkan sejumlah agenda penting. Di antaranya adalah keberlanjutan 185 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di tingkat desa dan kelurahan. Tantangan baru di tahun 2026 adalah pengangkatan PPPK untuk setiap koperasi, serta peningkatan partisipasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Merah Putih yang baru mencapai 13 persen.
Di sektor industri, Johny berhasil menginisiasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sementara di sektor perdagangan, ia berhasil menata ulang inventarisasi Pasar Pelangsian dan memulai retribusi di Pasar Eks Mentaya.
Terobosan signifikan lainnya adalah penandatanganan Peraturan Bupati (Perbup) Pasar Bahayak yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil mengingat keterbatasan anggaran dinas untuk mengelola pasar secara mandiri. Keterlibatan Perusda diharapkan dapat membuat pasar lebih tertata baik.
Pasca pensiun, Johny Tangkere menyatakan belum memiliki target khusus, namun Bupati Kotim telah memintanya untuk memberikan dukungan terkait BUMD Pasar Bahayak, yang akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari.

