Sikap Indonesia dalam Konflik Global Berdasar UUD 1945
Jakarta, ule.co.id – Sikap Indonesia dalam konflik internasional harus selalu berlandaskan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini ditekankan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, yang mengingatkan pemerintah untuk tidak menyimpang dari fondasi konstitusional tersebut.
Mardiono menegaskan bahwa prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pernyataan ini disampaikan Mardiono di Jakarta, Rabu, sebagai landasan moral dan arah politik luar negeri Indonesia.
Prinsip Konstitusional dan Agresi Militer
Menurut Mardiono, setiap bentuk agresi, dominasi militer, dan pelanggaran kedaulatan negara lain secara fundamental bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia. Penyelesaian konflik dengan kekuatan senjata juga dianggap tidak sejalan dengan cita-cita perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebab tindakan semacam itu paling berdampak buruk pada rakyat sipil.
Penggunaan kekuatan militer yang melanggar integritas teritorial suatu negara juga berpotensi menciderai prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika norma-norma internasional terus diabaikan, Mardiono khawatir tatanan global akan menjadi rapuh, menyeret dunia ke dalam situasi hukum rimba di mana kekuatan menjadi penentu segalanya. Pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan yang dibiarkan akan mengikis kredibilitas sistem internasional dalam melindungi kemanusiaan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mengandalkan stabilitas global untuk pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Usulan Infrastruktur Dominasi Hasil Reses DPRD Kotim Dapil II
Indonesia dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Mardiono mengingatkan pemerintah bahwa ‘bebas’ berarti tidak terikat pada blok kekuatan manapun, sementara ‘aktif’ berarti berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam menghadapi konflik internasional, Indonesia tidak memihak kepentingan geopolitik tertentu, melainkan berpihak pada perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Peran Konstruktif Indonesia dalam Eskalasi Global
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik global, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran yang lebih konstruktif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengedepanan diplomasi dan menjaga jalur komunikasi antarnegara tetap terbuka. Mardiono berpendapat bahwa reputasi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ditambah dengan konsistensinya dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dapat menjadi modal penting untuk mendorong dialog yang inklusif.
Menjaga Stabilitas Global
Peran Indonesia sebagai jembatan komunikasi sangat vital di tengah polarisasi global yang semakin tajam. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai UUD 1945 dan mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga perdamaian dan keadilan di kancah konflik internasional, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan stabilitas regional.
