Pemkab Barito Utara Siaga Kekeringan 2026, Strategi Pangan Disiapkan dari Hulu ke Hilir

MUARA TEWEH, Ule.co.id – Ancaman musim kemarau panjang pada 2026 mulai diantisipasi serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dengan bayang-bayang kekeringan yang diprediksi lebih ekstrem dibanding tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah bergerak cepat menyusun strategi untuk menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus melindungi petani dari potensi gagal panen.

Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin menunggu krisis terjadi. Ia menyebut, perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi menuntut langkah konkret, terukur, dan berbasis data.

“Kami sangat menyadari bahwa tantangan ke depan, khususnya terkait perubahan iklim dan potensi kekeringan, membutuhkan langkah antisipatif yang terencana,” ujar Felix di Muara Teweh, Selasa (21/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta Selatan sehari sebelumnya. Rakornas tersebut menjadi forum strategis dalam merespons prediksi kekeringan ekstrem sekaligus memperkuat agenda swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Sinyal Bahaya dari Pusat

Rakornas yang dipimpin langsung Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyoroti proyeksi iklim tahun 2026 yang tidak bersahabat. Berdasarkan analisis klimatologi, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang dengan curah hujan di bawah normal.

Kondisi ini bukan sekadar anomali biasa. Dalam perspektif pertanian, kekeringan berkepanjangan dapat memicu penurunan produktivitas, memperluas lahan puso, hingga mengganggu rantai pasok pangan nasional.

Mentan Amran dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah. Ia meminta daerah tidak hanya menunggu bantuan pusat, tetapi aktif mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan mempercepat implementasi program adaptasi.

Beberapa fokus utama yang dibahas dalam Rakornas meliputi:

• Penguatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
• Optimalisasi lahan pertanian yang belum produktif
• Penerapan teknologi pertanian adaptif
• Penguatan sistem konservasi air

Langkah-langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan produksi pangan tetap stabil di tengah tekanan iklim.

Komitmen Daerah: Tak Sekadar Wacana

Bagi Pemkab Barito Utara, forum nasional tersebut bukan sekadar ajang seremonial. Felix menegaskan, kehadiran pemerintah daerah dalam Rakornas merupakan bentuk keseriusan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi di lapangan.

“Kami siap mendukung kebijakan pusat, terutama dalam penguatan infrastruktur irigasi dan optimalisasi lahan pertanian agar produksi pangan tetap terjaga,” tegasnya.

Barito Utara sendiri dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sektor pertanian cukup besar di Kalimantan Tengah. Namun, potensi tersebut juga rentan terhadap fluktuasi cuaca, terutama di wilayah yang masih bergantung pada tadah hujan.

Di sinilah pentingnya sinergi lintas level pemerintahan. Tanpa koordinasi yang solid, program ketahanan pangan berisiko berjalan parsial dan tidak efektif.

Felix menambahkan, stabilitas pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut distribusi, ketersediaan, dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus komprehensif.

Strategi Teknis Mulai Disusun

Di level teknis, Dinas Pertanian Barito Utara sudah mulai menyusun peta jalan menghadapi potensi kekeringan. Kepala Dinas Pertanian, Adi Haryadi, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin bersikap reaktif.

Langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan wilayah rawan kekeringan. Ini menjadi fondasi penting untuk menentukan prioritas intervensi.

“Kami akan segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan mengusulkan program prioritas seperti pembangunan irigasi perpompaan dan embung,” jelas Adi.

Pemetaan ini tidak hanya berbasis data historis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika perubahan iklim terkini. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih presisi.

Selain infrastruktur, pendekatan teknologi juga mulai didorong. Petani diarahkan untuk mengadopsi sistem pertanian yang lebih adaptif, termasuk penggunaan varietas tahan kekeringan dan teknik budidaya hemat air.

Adi menilai, transformasi ini tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan pendampingan intensif agar petani benar-benar memahami dan mampu menerapkannya.

“Kami juga mendorong petani untuk mulai menerapkan teknologi pertanian yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim,” tambahnya.

Adaptasi Petani Jadi Kunci

Di tengah perubahan iklim, petani menjadi aktor paling rentan sekaligus paling menentukan. Tanpa kesiapan di tingkat petani, kebijakan sebaik apa pun akan sulit menghasilkan dampak nyata.

Karena itu, Pemkab Barito Utara menempatkan pendampingan sebagai prioritas. Tidak hanya soal teknis budidaya, tetapi juga manajemen risiko.

Petani didorong untuk lebih fleksibel dalam menentukan waktu tanam. Pola musim yang tidak lagi menentu membuat kalender tanam konvensional perlu disesuaikan.

Selain itu, diversifikasi komoditas juga menjadi strategi penting. Dengan tidak bergantung pada satu jenis tanaman, risiko kerugian dapat ditekan.

“Pendampingan kepada petani sangat penting agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pola musim, termasuk dalam pemilihan komoditas dan waktu tanam,” tegas Adi.

Infrastruktur Air Jadi Tulang Punggung

Dalam konteks menghadapi kekeringan, air menjadi faktor krusial. Tanpa ketersediaan air yang memadai, seluruh sistem pertanian akan terganggu.

Itulah sebabnya pembangunan infrastruktur air menjadi fokus utama. Mulai dari irigasi perpompaan, embung, hingga sistem perpipaan dirancang untuk memastikan distribusi air tetap berjalan meski curah hujan menurun.

Embung, misalnya, berfungsi sebagai penampung air saat musim hujan yang kemudian dimanfaatkan saat kemarau. Sementara irigasi perpompaan memungkinkan suplai air dari sumber yang lebih jauh.

Pemerintah pusat sendiri telah meminta daerah untuk segera mengusulkan kebutuhan prioritas terkait infrastruktur ini. Respons cepat dari daerah akan menentukan kecepatan realisasi di lapangan.

Momentum Perkuat Ketahanan Pangan

Di balik ancaman kekeringan, ada momentum untuk memperkuat sistem pangan nasional. Krisis sering kali menjadi katalis perubahan, termasuk dalam sektor pertanian.

Barito Utara melihat situasi ini sebagai peluang untuk berbenah. Mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas petani, hingga integrasi teknologi.

Jika langkah-langkah ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin daerah ini justru menjadi model adaptasi pertanian di tengah perubahan iklim.

Namun tentu, tantangan tidak ringan. Keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, hingga faktor geografis menjadi variabel yang harus dikelola dengan cermat.

Jangan Tunggu Krisis Datang

Pesan yang mengemuka dari berbagai pihak cukup jelas: jangan menunggu kekeringan terjadi baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang.

Pendekatan reaktif hanya akan menimbulkan biaya lebih besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Sebaliknya, langkah preventif memberikan ruang untuk perencanaan yang lebih matang.

Pemkab Barito Utara tampaknya memahami betul prinsip ini. Dengan kombinasi kebijakan strategis, pendekatan teknis, dan pendampingan lapangan, mereka mencoba membangun sistem yang lebih tahan terhadap guncangan iklim.

Pada akhirnya, stabilitas pangan bukan sekadar angka produksi. Ia menyangkut ketahanan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan bahkan stabilitas sosial.

Dan di tengah cuaca yang makin sulit ditebak, satu hal jadi pasti: yang siap akan bertahan, yang lambat akan tertinggal.