Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Qodari Tegaskan Itu Hak Prerogatif Presiden Prabowo

JAKARTA, Ule.co.id – Isu perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kembali mengemuka di tengah dinamika politik nasional. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat merespons kabar yang beredar mengenai kemungkinan pelantikan sejumlah pejabat baru dalam waktu dekat, termasuk spekulasi yang turut menyeret namanya.

“Itu semua prerogatif Presiden,” kata Qodari kepada awak media, Senin siang.

Publik Diminta Tunggu Keputusan Presiden

Qodari tidak membenarkan maupun membantah kabar reshuffle yang ramai diperbincangkan. Ia justru meminta publik untuk menunggu langsung keputusan resmi dari Presiden.

Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan komposisi kabinet, termasuk melakukan evaluasi dan pergantian pejabat jika dianggap diperlukan.

“Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” ujarnya singkat.

Nada serupa sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia meminta media dan publik untuk bersabar terkait isu reshuffle.

“Tunggu saja,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.

Rekam Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo

Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan empat kali reshuffle kabinet. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya konsolidasi pemerintahan sekaligus peningkatan kinerja.

Reshuffle pertama berlangsung pada 19 Februari 2025. Saat itu, Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Presiden juga menunjuk Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP dengan Agustina Arumsari sebagai wakilnya.

Selain itu, Amalia Adininggar Widyasanti dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) didampingi Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Reshuffle jilid kedua terjadi pada 8 September 2025 dengan perubahan signifikan di sektor ekonomi. Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pada saat yang sama, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi. Presiden juga membentuk struktur baru dengan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Gelombang ketiga reshuffle dilakukan pada 17 September 2025, dengan perombakan di sektor politik dan keamanan. Djamari Chaniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan.

Dalam reshuffle yang sama, Erick Thohir dipindahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo. Sejumlah posisi wakil menteri juga diisi, termasuk Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

Presiden juga melakukan penguatan di sektor komunikasi dan kelembagaan, di antaranya dengan melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, serta menunjuk Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Reshuffle keempat yang berlangsung pada 8 Oktober 2025 lebih banyak menyasar posisi strategis di bidang kesehatan, dalam negeri, hingga BUMN. Benjamin Paulus Octavianus dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan, sementara Akhmad Wiyagus menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri.

Di sektor ekonomi, Anggito Abimanyu dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara itu, Dony Oskaria ditunjuk sebagai Kepala BP BUMN dengan dukungan dua wakil kepala.

Tak hanya itu, Presiden juga memperkuat jajaran staf khusus dan lembaga strategis, termasuk percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.

Dinamika Politik dan Sinyal Evaluasi

Munculnya isu reshuffle terbaru memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari evaluasi kinerja hingga penyesuaian strategi politik pemerintah menghadapi tantangan ke depan.

Dalam praktiknya, reshuffle kabinet kerap menjadi instrumen Presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan program prioritas berjalan optimal.

Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana reshuffle lanjutan tersebut.

Dengan situasi yang masih dinamis, perhatian publik kini tertuju pada Istana—menanti apakah akan ada “jilid baru” perombakan kabinet, atau justru isu ini kembali menguap seperti rumor politik pada umumnya.