Fairid Naparin Wacanakan Perampingan OPD Palangka Raya, Struktur Birokrasi Bisa Berubah pada 2027
PALANGKA RAYA, Ule.co.id – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mewacanakan Perampingan OPD Palangka Raya sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Langkah tersebut saat ini masih dalam tahap kajian dan berpotensi mulai diterapkan pada tahun 2027.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan yang ada. Kajian tersebut dilakukan untuk melihat kemungkinan penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi serupa.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan evaluasi organisasi menjadi salah satu tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
“Kita sebenarnya dari organisasi itu sudah menghitung pada saat kita efisiensi. Langkah awal yang saya lakukan beserta seluruh jajaran itu menghitung kembali kajian organisasi dan tata laksana melalui Kabag Organisasi,” ujar Fairid usai apel peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-61, Rabu (17/6/2026).
Perampingan OPD Palangka Raya Masih dalam Tahap Kajian
Menurut Fairid, hasil kajian awal menunjukkan masih terdapat peluang untuk melakukan penggabungan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemko Palangka Raya. Namun, keputusan final belum ditetapkan karena seluruh proses masih membutuhkan pembahasan lebih mendalam.
Melalui kajian tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa Perampingan OPD Palangka Raya dapat dilakukan secara tepat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Untuk bagaimana peluang-peluang menggabungkan, Kota Palangka Raya masih ada peluang untuk menggabungkan,” katanya.
Kajian yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran, tetapi juga efektivitas pelaksanaan program serta kesesuaian tugas dan fungsi antarperangkat daerah.
Efisiensi Anggaran Jadi Salah Satu Pertimbangan
Wacana Perampingan OPD Palangka Raya muncul seiring upaya pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah daerah mulai melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi guna memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif. Struktur birokrasi yang terlalu besar dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan biaya operasional pemerintahan.
Melalui penggabungan OPD yang memiliki fungsi serupa, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih sederhana, cepat, dan efisien.
Selain itu, penyederhanaan organisasi juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarunit kerja sehingga pelaksanaan program pembangunan menjadi lebih optimal.
Target Berlaku pada 2027
Meski kajian sudah berjalan sejak tahun ini, penerapan Perampingan OPD Palangka Raya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih harus menyelesaikan berbagai tahapan administrasi, regulasi, dan penyesuaian kelembagaan sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan.
Fairid menargetkan proses penataan organisasi dapat mulai diberlakukan pada tahun 2027 apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
“Tahun depan itu maksudnya sudah jalan. Tapi prosesnya dimulai dari tahun ini, termasuk kajian tadi, kemudian apa yang perlu administrasi menyesuaikan,” jelasnya.
Proses tersebut mencakup penyusunan dokumen pendukung, evaluasi regulasi, hingga penyesuaian struktur organisasi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
Belum Ada OPD yang Dipastikan Digabung
Hingga saat ini, Pemko Palangka Raya belum menentukan perangkat daerah mana saja yang akan menjadi bagian dari program Perampingan OPD Palangka Raya.
Pemerintah memilih menunggu hasil kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait penggabungan dinas atau badan tertentu. Langkah ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
Setiap keputusan nantinya akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, efektivitas pelayanan, serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Dengan demikian, perubahan yang dilakukan diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
Mendorong Birokrasi yang Lebih Efektif
Wacana Perampingan OPD Palangka Raya sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus didorong di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut mampu membangun organisasi yang adaptif, responsif, dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Struktur birokrasi yang lebih ramping dinilai dapat mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, efisiensi kelembagaan juga memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk program-program prioritas yang berdampak langsung bagi warga.
Melalui kajian yang sedang berlangsung, Pemko Palangka Raya berharap Perampingan OPD Palangka Raya dapat menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan profesional. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, perubahan struktur birokrasi tersebut berpotensi mulai diterapkan pada 2027 dengan tetap mengedepankan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kota Palangka Raya.
