AI untuk Ungkap Kasus Bukan Sekadar Tren, Bappenas Sebut Polri Harus Siap Hadapi Kejahatan Digital
BANDUNG, Ule.co.id – AI untuk ungkap kasus dinilai akan menjadi salah satu teknologi paling penting dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperkuat proses pengumpulan data, analisis informasi, hingga pengungkapan berbagai tindak kriminal.
Menurut Rachmat, pemanfaatan AI untuk ungkap kasus bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar Polri mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks, terutama di era digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat usai menjadi narasumber dalam Seminar Sekolah Lemdiklat Polri di Bandung Barat, Jumat.
AI Dinilai Mampu Membongkar Kasus Lama
Rachmat menjelaskan, kecerdasan buatan telah menunjukkan manfaat besar dalam membantu aparat penegak hukum di berbagai negara.
Dengan dukungan pengumpulan data yang lengkap serta analisis berbasis AI, kasus kriminal yang telah terjadi puluhan tahun lalu pun dapat kembali diungkap.
“Saya contohkan ada di negara lain bahwa kejahatan yang sudah dilakukan 20 tahun yang lalu, dengan bantuan data, penguatan data, pengumpulan data, dan kecerdasan buatan maka kejahatan itu bisa terungkap dengan baik dan tepat dengan presisi,” ujar Rachmat.
Ia menilai kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar membuat proses penyelidikan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti yang kuat.
AI untuk Ungkap Kasus Perkuat Penyelidikan dan Penyidikan
Menurut Rachmat, pemanfaatan AI untuk ungkap kasus tidak hanya berguna dalam proses penyelidikan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas penyidikan berbagai tindak pidana.
Teknologi AI mampu membantu aparat dalam mengidentifikasi pola kejahatan, menghubungkan berbagai informasi yang tersebar, hingga menemukan keterkaitan antarperistiwa yang sebelumnya sulit dideteksi secara manual.
Dengan dukungan analisis berbasis data, proses pengambilan keputusan dalam penegakan hukum diharapkan menjadi lebih presisi.
Bisa Dimanfaatkan untuk Pendidikan dan Penelitian
Selain mendukung tugas operasional kepolisian, Rachmat menilai AI juga memiliki manfaat besar dalam pengembangan sumber daya manusia Polri.
Teknologi tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun penelitian di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Melalui pemanfaatan AI, proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga mampu mencetak personel kepolisian yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
Polri Diminta Jadi Pelopor Pemanfaatan AI
Rachmat menegaskan Polri perlu berada di garis depan dalam memahami sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, institusi kepolisian tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi pelopor dalam penerapan AI yang bertanggung jawab.
“Karena itu, polisi harus menjadi pelopor, menjadi ujung tombak bagi perkembangan AI di Indonesia,” katanya.
Ia menilai langkah tersebut penting agar Polri mampu mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi digital.
Waspadai Risiko Penyalahgunaan AI
Meski memiliki banyak manfaat, Rachmat mengingatkan bahwa AI juga memiliki potensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.
Karena itu, aparat penegak hukum harus memahami bagaimana teknologi tersebut bekerja, sekaligus mampu mengenali indikasi penyalahgunaannya.
“Sebaliknya, kalau tidak hati-hati, AI juga bisa digunakan secara salah. Nah, polisi harus tahu kapan AI digunakan dengan baik dan kapan digunakan untuk kegiatan yang tidak baik,” ujarnya.
Pemahaman tersebut dinilai penting agar Polri mampu merespons perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi secara lebih efektif.
Kejahatan Digital Terus Berkembang
Perkembangan internet telah mengubah cara masyarakat berinteraksi sekaligus membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan digital.
Rachmat mengungkapkan, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia kini telah menggunakan internet.
Besarnya jumlah pengguna internet membuat aktivitas masyarakat semakin banyak berlangsung di ruang digital, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan memahami pola perilaku masyarakat di dunia digital.
AI Dapat Mendekatkan Polri dengan Masyarakat
Selain mendukung penegakan hukum, AI untuk ungkap kasus juga dinilai mampu membantu Polri memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan analisis data yang akurat, kepolisian dapat lebih memahami karakteristik masyarakat di setiap wilayah sehingga kebijakan keamanan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Menurut Rachmat, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat akan memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga.
“Kalau polisi tahu masyarakat sekitarnya, kondisi masyarakat yang di lingkungan terbawah, maka polisi itu pasti lebih dekat dengan hati masyarakat,” katanya.
AI Jadi Bagian Penting Transformasi Polri
Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam transformasi digital institusi kepolisian di masa depan.
Selain meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan, AI juga berpotensi memperkuat sistem analisis data, mendukung pendidikan personel, serta membantu Polri mengantisipasi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.
Dengan semakin kompleksnya tantangan keamanan di era digital, pemanfaatan AI untuk ungkap kasus dinilai bukan lagi sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi salah satu kebutuhan strategis agar Polri mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara lebih cepat, presisi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
