analitik

Menteri Andi Amran Sulaiman Murka, Copot Korwil Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya

Ule.co.id – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memimpin Rapat Koordinasi Perunggasan dan menyoroti peternak telur yang mengalami kerugian. Dalam rapat ini, Amran menegaskan bahwa banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum menyerap secara langsung hasil telur peternak, sehingga menyebabkan kerugian bagi peternak.

Amran marah besar karena Korwil Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi, tidak menjalankan instruksi untuk menyerap telur langsung dari peternak. Ia meminta Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono untuk mencopot Tiara Devi dari jabatannya.

Baca juga:
DPR Tetapkan Target 15 Desember 2026 untuk Pengesahan RUU Perampasan Aset, Janjikan Komitmen Publik dan Dukungan Pemerintah

Menurut Amran, pencopotan tersebut sah dilakukan karena Korwil KPPG Surabaya tidak bisa menjalankan instruksi. Ia menegaskan bahwa sudah ada instruksi untuk seluruh dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk menyerap telur langsung dari peternak.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses perancangan undang-undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan beasiswa double degree ke Inggris kepada Adriano Jeconia Padama alias Dede, mahasiswa S-1 Hubungan Internasional Universitas Diponegoro (Undip), yang menyuarakan mahalnya harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Baca juga:
Puan Maharani di Persimpangan Diplomasi dan Kontroversi RUU Perampasan Aset: Dari Megawati‑Ramos Horta hingga Tanda Tangan yang Ditolak

Kementerian Hukum juga menguji coba electronic voting (e-voting) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, dengan melibatkan pegawai. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin cepat, tepat, dan akuntabel.

Umno Youth chief Dr Akmal Saleh juga mengeluarkan pernyataan tentang kesalahan bendera Terengganu, dengan meminta Menteri Besar Ahmad Samsuri Mokhtar untuk memeriksa kesalahan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *