analitik

Purbaya Yudhi Sadewa Gencar Optimalkan Pajak, Dividen, Utang Kereta Cepat, dan Mobil Listrik demi Fiskal Nasional

Ule.co.id – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara melalui serangkaian langkah strategis yang meliputi penagihan pajak dari sektor baja, peningkatan dividen BPI Danantara, penataan utang proyek kereta cepat, hingga adopsi mobil listrik untuk jajaran kementerian.

Dalam sebuah rapat internal di Kementerian Keuangan, Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 40 perusahaan baja yang belum melunasi kewajiban perpajakan mereka. Estimasi potensi pajak yang belum terbayar mencapai Rp5 triliun, dengan satu perusahaan saja dapat menyumbang hingga Rp1 triliun dalam tiga tahun ke depan. Pemeriksaan intensif terhadap pajak penghasilan, PPN, serta pajak impor sedang digalakkan, dan proses penagihan telah dimulai. “Perusahaan baja, saya punya daftar 40, baru diperiksa satu. Itu saja kami kira mungkin bocor Rp4‑5 triliun,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Baca juga:
Hyundai Luncurkan Ioniq 3 di Milan Design Week 2026, Incar Pasar Mobil Listrik Kompak Eropa

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi perpajakan yang bertujuan memperluas basis penerimaan negara. Selain menargetkan sektor baja, Kementerian Keuangan juga meninjau internal proses audit, mengingat adanya indikasi keterlibatan pegawai internal dalam kelalaian pengawasan selama bertahun‑tahun.

Tak hanya di bidang perpajakan, Purbaya Yudhi Sadewa juga mengapresiasi peningkatan dividen yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Pada 2026, BPI Danantara menyetorkan dividen sebesar Rp120 triliun ke kas negara, melampaui rata‑rata dividen tahunan sebelumnya yang berada di kisaran Rp90 triliun. “Kalau tahun‑tahun sebelumnya saya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen. Kalau meningkat, Rp120 triliun kan bagus meningkat, malah jadi saya nggak rugi, pemerintah nggak rugi, pendapatan nggak rugi malah nambah,” kata Purbaya dalam pertemuan dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa belum ada kepastian apakah dividen serupa akan kembali muncul pada 2027.

Di sisi lain, pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta‑Bandung (KCJB) atau Whoosh juga menjadi sorotan. Purbaya mengumumkan bahwa penanganan utang proyek tersebut akan dialihkan ke Kementerian Keuangan mulai 15 September 2026. Pemerintah berencana menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai Special Vehicle Mission (SMV) untuk menjamin dan menanggung risiko utang pertama (first‑loss basis). Diskusi mengenai skema pembayaran masih berlangsung, dengan kemungkinan melibatkan dua atau lebih SMV untuk menyeimbangkan beban fiskal jangka pendek.

Pengalihan pengelolaan utang ini diharapkan dapat menahan tekanan pada APBN sekaligus memperkuat manajemen risiko. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menambahkan bahwa penunjukan SMV akan berfungsi sebagai buffer fiskal, namun tetap memerlukan uji ketahanan (stress test) untuk menilai dampak jangka panjang.

Baca juga:
Purbaya Beberkan Cara Turunkan Utang yang Tembus Rp10.293 Triliun

Sementara itu, kebijakan suku bunga simpanan perbankan juga menjadi agenda bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menteri Keuangan Purbaya meminta SMV di bawah Kemenkeu menurunkan suku bunga simpanan hingga maksimal 80 persen dari BI rate. Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, menegaskan bahwa penetapan suku bunga tetap berada pada mekanisme pasar. “Kami tetap koordinasikan di dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), fokus utama tetap pada stabilitas sistem keuangan,” ujarnya, menegaskan bahwa OJK tidak akan memaksakan penyesuaian di luar dinamika pasar.

Di luar kebijakan fiskal, Purbaya Yudhi Sadewa juga menunjukkan komitmen terhadap program ramah lingkungan dengan mengendarai mobil listrik terbaru. Kendaraan MPV bermerk Xpeng X9, yang dibeli dengan harga miliaran rupiah, diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM dan menjadi contoh bagi pegawai negeri. Mobil tersebut menawarkan tiga varian jarak tempuh, mulai dari 620 km hingga 715 km berdasarkan standar NEDC, serta interior fleksibel dengan kursi baris ketiga yang dapat dilipat 60:40. “Mobil listrik, supaya konsumsi BBM‑nya berkurang jadi mendukung program pemerintah,” kata Purbaya saat memperkenalkan kendaraan tersebut.

Serangkaian inisiatif ini mencerminkan pendekatan holistik Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengoptimalkan penerimaan negara, menata beban utang, serta mendorong transisi energi bersih. Dengan menargetkan sektor industri strategis, meningkatkan aliran dividen, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga, pemerintah berupaya menstabilkan fiskal sekaligus menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *