Posbankum Pangkal Pinang Diperkuat: Pelatihan Paralegal & Benchmarking ke Denmark Dorong Akses Keadilan
Ule.co.id – Pangkal Pinang kini menjadi sorotan utama Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) setelah serangkaian kegiatan memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan. Pada 1 September 2026, lebih dari seratus lurah, paralegal, dan calon paralegal berkumpul di Aula Kantor Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mengikuti pembinaan Posbankum Kelurahan Se‑Kota. Acara ini menandai langkah konkret dalam upaya mewujudkan akses keadilan yang mudah, dekat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang‑Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung. Kehadiran Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkal Pinang, Agustu Afendi, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. Jajaran organisasi bantuan hukum, camat, serta perwakilan paralegal turut berpartisipasi, menambah kekayaan dialog tentang tantangan hukum di tingkat akar rumput.
Posbankum, yang pertama kali diresmikan oleh Menteri Hukum RI pada 20 Mei 2026, kini telah tersebar di 393 desa dan kelurahan di seluruh provinsi. Namun, pembentukan semata tidak cukup. Johan Manurung menekankan bahwa Posbankum harus menjadi “pintu pertama” bagi warga ketika menghadapi persoalan hukum, baik itu sengketa tanah, hak cipta, atau masalah keluarga. Oleh karena itu, fokus utama pembinaan kali ini adalah peningkatan kompetensi paralegal, yang menjadi ujung tombak layanan bantuan hukum.
Selama sesi pelatihan, peserta diberikan materi tentang prosedur litigasi, mediasi, serta cara mengakses layanan hukum secara digital. Praktik simulasi kasus nyata juga dilakukan untuk mengasah kemampuan analitis dan komunikasi. Hasilnya, para paralegal diharapkan dapat memberikan konsultasi hukum yang akurat tanpa harus mengandalkan biaya tinggi atau perjalanan jauh ke pengadilan.
Tak hanya fokus pada bantuan hukum, Kanwil Kemenkum Babel juga menyiapkan delegasi 11 kepala kantor wilayah untuk melakukan benchmarking ke Denmark. Kunjungan ini, yang dipimpin oleh Johan Manurung, bertujuan mempelajari inovasi layanan administrasi Kekayaan Intelektual (KI) di negara tersebut. Koordinasi persiapan melibatkan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, serta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila. Diskusi mencakup tata kelola administrasi KI, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan ekosistem inovasi.
Benchmarking ke Denmark diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi perbaikan layanan publik di Indonesia, termasuk di Pangkal Pinang. Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan hak cipta, paten, dan merek dagang, Kemenkum Babel berupaya memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku seni, UMKM, dan peneliti lokal. Inisiatif ini sejalan dengan program edukasi hak cipta yang telah dilaksanakan bagi 100 pelaku seni Bangka, memperkuat kesadaran ekonomi kreatif.
Sementara itu, cuaca di Pangkal Pinang pada hari pelatihan diprediksi berawan oleh BMKG, menambah nuansa tenang namun fokus bagi para peserta. Kondisi atmosferik yang stabil memungkinkan kegiatan berlangsung tanpa hambatan, sekaligus mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam pelayanan publik di segala situasi.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Posbankum di Pangkal Pinang tidak hanya menjadi lembaga formal, melainkan juga agen perubahan yang memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat. Penguatan kompetensi paralegal, sinergi antar‑instansi, dan adopsi inovasi internasional menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem peradilan yang inklusif, transparan, dan responsif hingga ke tingkat kelurahan.
