Wakapolri Dedi Prasetyo Giat di Mediasi Tanah, Edukasi Karhutla, dan Doa Maulid Nabi: Upaya Polri untuk Rakyat

Ule.co.id – Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, yang menjabat sebagai wakil kepala kepolisian negara republik indonesia, kembali menegaskan peran strategis Polri dalam mendekatkan layanan publik melalui serangkaian kegiatan lintas sektor. Dari mediasi sengketa tanah di Kabupaten Blitar, penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi, hingga doa bersama memperingati Maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas, Wagapolri menampilkan kepedulian yang komprehensif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada 7 September 2026, DPC Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK‑RI) Kabupaten Blitar menggelar pertemuan mediasi antara Kepala Desa Gadungan, Dhidyet Setyo Budy, dan wakil kepala kepolisian negara republik indonesia Emil Elestianto Dardak, yang sekaligus menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Meskipun pertemuan tersebut tidak melibatkan Dedi Prasetyo secara langsung, kehadiran seorang wakil gubernur yang juga anggota Partai Demokrat menandakan sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menanggulangi praktik mafia tanah. Dalam forum tersebut, Emil menegaskan pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah yang berfungsi sebagai unit layanan hukum gratis, memudahkan warga yang tidak mampu membayar jasa pengacara untuk melaporkan kasusnya.

Sementara itu, di tingkat nasional, wakil kepala kepolisian negara republik indonesia Dedi Prasetyo menyoroti pentingnya pencegahan karhutla melalui pendekatan edukatif. Pada 7 September 2026, ia memimpin penempatan 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Personel yang terdiri dari peserta Sespimti, Sespimmen, SPPK, dan pendamping ini akan berada di lapangan selama sepuluh hari, berinteraksi langsung dengan warga, memberikan materi tentang bahaya pembakaran lahan, serta mengajarkan teknik mitigasi kebakaran. “Kesadaran masyarakat dan kemampuan mencegah potensi kebakaran sejak dini harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dedi dalam pembekalan, menegaskan bahwa Polri tidak hanya menegakkan hukum setelah terjadi kebakaran, melainkan juga berperan sebagai pendidik.

Langkah edukasi tersebut mendapat sorotan tambahan pada 8 September 2026 ketika Dedi Prasetyo memimpin doa bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al‑Ikhlas, Mabes Polri, Jakarta. Dalam suasana khidmat, ia mengajak seluruh keluarga besar Polri serta masyarakat untuk memohon perlindungan Allah SWT bagi bangsa, khususnya dari bencana alam yang belakangan ini kerap melanda, termasuk erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan. “Semoga setiap dedikasi dan keikhlasan tugas rekan‑rekan sekalian dicatat sebagai ladang amal dan selalu dalam lindungan‑Nya,” kata Dedi, menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam pengabdian publik.

Aktivitas Dedi Prasetyo tidak terlepas dari konteks politik nasional yang lebih luas. Pada minggu yang sama, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meluncurkan buku terbarunya “Politik Hukum Konstitusi” serta biografi yang ditulis oleh wartawan senior J. Osdar. Meskipun tidak secara langsung terkait, peluncuran buku tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum dalam membangun kebijakan yang berlandaskan konstitusi. Dedi Prasetyo, sebagai wakil kepala kepolisian negara republik indonesia, secara implisit mendukung upaya tersebut dengan menegaskan peran Polri dalam menegakkan hukum yang adil dan transparan, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti sengketa lahan dan kebakaran hutan.

• Mediasi tanah di Blitar: Kolaborasi LPK‑RI dan pemerintah provinsi.
• Edukasi Karhutla: Penempatan 322 personel di empat provinsi.
• Doa Maulid Nabi: Penguatan moral dan spiritual anggota Polri.
• Sinergi kebijakan: Dukungan terhadap literasi hukum dan konstitusi.

Keberhasilan inisiatif tersebut tidak lepas dari komitmen internal Polri. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya transparansi dalam setiap laporan yang masuk, serta pemantauan berkelanjutan oleh Satgas Anti Mafia Tanah. “Satgas ini menerima keluhan dari masyarakat dan akan melakukan tindakan‑tindakan untuk mengatasi permasalahan hukum terkait dengan tanah,” ujarnya pada pertemuan di Blitar, menegaskan bahwa setiap kasus akan direkap dan dipantau hingga selesai.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan yang dipimpin oleh wakil kepala kepolisian negara republik indonesia ini mencerminkan strategi Polri yang lebih humanis dan proaktif. Dari penanganan sengketa agraria, pencegahan kebakaran hutan, hingga penguatan nilai spiritual, Dedi Prasetyo menempatkan diri sebagai penghubung antara aparat keamanan dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai mitra utama dalam pembangunan nasional.