Luhut Pandjaitan di Pusat Sorotan: KPK, Pengangkatan Ketua DEN, dan Inisiatif Digitalisasi Sosial di Jawa Tengah
Ule.co.id – Luhut Pandjaitan kembali menjadi nama yang ramai dibicarakan setelah KPK menyatakan adanya peluang untuk memanggilnya dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh, sekaligus resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) oleh Presiden Prabowo Subianto, dan memimpin rapat penting mengenai digitalisasi perlindungan sosial di Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Oktober 2025 menegaskan bahwa pihak-pihak yang akan dipanggil, termasuk Luhut, masih berada dalam tahap penyelidikan awal. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa materi yang diminta belum dapat diungkap secara rinci karena proses masih berjalan. Penyidikan ini dipicu oleh tuduhan mantan Menteri Koordinator Mahfud MD yang pada 14 Oktober 2025 mengungkapkan adanya dugaan mark‑up anggaran proyek Whoosh, di mana biaya per kilometer dilaporkan tiga kali lipat dibandingkan estimasi China.
Sementara itu, pada 21 Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden No. 139/P/2024 yang mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional periode 2024‑2029. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka dan menandai transisi Luhut dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ke posisi strategis yang mengawasi kebijakan ekonomi makro negara. Pengangkatan ini dipandang sebagai langkah untuk memperkuat sinergi antara sektor infrastruktur, investasi, dan kebijakan fiskal, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
Peran Luhut dalam dunia digitalisasi sosial juga menjadi sorotan utama pada rapat daring yang digelar pada 8 September 2026. Rapat Perluasan Uji Coba Perlindungan Sosial Digital berbasis Infrastruktur Digital Publik dipimpin langsung oleh Luhut selaku Ketua DEN, dengan kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam rapat tersebut, diumumkan bahwa sebanyak 322.117 kepala keluarga di Jawa Tengah telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital, didukung oleh 5.994 agen perlindungan sosial (Perlinsos), dimana 3.360 di antaranya aktif membantu proses pendaftaran.
Berikut data utama yang disampaikan dalam rapat:
- Jumlah KK terdaftar: 322.117
- Total agen Perlinsos: 5.994
- Agen aktif: 3.360
- Wilayah fokus: seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah
Gubernur Luthfi menekankan pentingnya peran agen di lapangan untuk memastikan data yang masuk akurat dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama desil 1‑4 yang paling rentan. Ia menambahkan bahwa tanpa dukungan manusia, sistem digital berpotensi memperlebar kesenjangan akses bagi warga yang tidak memiliki perangkat atau literasi digital.
Dalam konteks ekonomi nasional, Luhut menggarisbawahi bahwa digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi bantuan, tetapi juga memberikan data real‑time yang dapat dijadikan dasar kebijakan. Hal ini sejalan dengan agenda DEN untuk memodernisasi infrastruktur publik dan memperkuat jaringan keamanan sosial, yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Di sisi lain, penyelidikan KPK terhadap proyek Whoosh menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi anggaran. Mahfud MD sebelumnya menyoroti perbedaan biaya per kilometer antara perkiraan Indonesia (52 juta dolar AS) dan China (17‑18 juta dolar AS). Ia menuntut klarifikasi mengenai siapa yang menaikkan anggaran dan alur alokasinya. KPK pada 27 Oktober 2025 mengumumkan bahwa penyelidikan telah dimulai sejak awal 2025, menandakan bahwa proses hukum masih panjang.
Pengangkatan Luhut sebagai Ketua DEN memberikan otoritas tambahan untuk mengawasi proyek‑proyek strategis, termasuk Whoosh. Sebagai mantan koordinator kemaritiman dan investasi, Luhut memiliki jaringan luas dengan investor China serta pengalaman dalam pengelolaan proyek infrastruktur berskala besar. Namun, posisi barunya juga menuntut transparansi lebih dalam mengelola dana publik, terutama mengingat sorotan KPK.
Secara keseluruhan, tiga agenda utama—penyelidikan KPK, pengangkatan DEN, dan digitalisasi perlindungan sosial—menunjukkan bahwa Luhut Pandjaitan berada di persimpangan kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dinamika ini akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
