Kontroversi dan Tindakan Gibran Rakabuming Raka: Dari Kritik Etika Hingga Penanganan Korban Keracunan MBG
Ule.co.id – gibran rakabuming raka kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian peristiwa yang menampilkan sisi politik dan kemanusiaan. Di satu sisi, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menuding pelanggaran etika berat dalam proses pencalonan wakil presiden, sementara di sisi lain Gibran mengunjungi korban keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Karo, Sumatera Utara, untuk memastikan penanganan medis dan psikologis yang optimal.
Denny Indrayana menegaskan bahwa fondasi utama Gibran menjadi wakil presiden merupakan pelanggaran etika yang telah diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada tahun 2023. Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyingkirkan Ketua MK Anwar Usman karena melanggar prinsip etik, meski tidak secara eksplisit menyatakan pelanggaran oleh Gibran. Denny tetap menggunakan putusan tersebut sebagai dasar kritik, menekankan bahwa setiap pemberhentian atau penunjukan pejabat tinggi harus berlandaskan fakta dan bukti nyata, bukan asumsi atau prasangka.
Dalam wawancara terbarunya, Denny mengutip Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan konstitusional pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan profesional, serta menantang publik untuk berani memulai langkah hukum bila diperlukan. Pernyataan tersebut menambah ketegangan politik menjelang pemilihan umum berikutnya, mengingat Gibran sebelumnya menjadi figur kunci dalam koalisi pemerintahan.
Sementara kritik etika beredar, Gibran Rakabuming Raka menanggapi isu kesehatan dengan aksi konkret. Pada 11 September 2026, ia bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengunjungi dua rumah sakit di Kabupaten Karo, yakni Rumah Sakit Efarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi, untuk memantau kondisi anak-anak yang terkena keracunan MBG. Gibran menyatakan kesiapan pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan hingga para korban pulih sepenuhnya.
Bobby Nasution menambahkan bahwa penanganan tidak hanya bersifat medis, tetapi juga harus memperhatikan aspek mental dan psikologis. Ia meminta media untuk tidak memperbesar kasus di media sosial agar proses penyembuhan tidak terganggu oleh cyberbullying. “Kami meminta agar korban tidak bermain media sosial sementara waktu dan agar publik tidak mem-blow‑up kasus ini demi kesehatan mental mereka,” ujarnya.
Gibran menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan masukan masyarakat. Ia juga berjanji akan menyalurkan rujukan medis bagi pasien yang memerlukan penanganan lanjutan di Jakarta atau Medan. Kunjungan tersebut menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk menanggapi keluhan warga secara langsung, sekaligus menegaskan komitmen terhadap kebijakan kesehatan yang inklusif.
Di luar isu kesehatan, Gibran juga terlibat dalam agenda kebijakan transportasi yang menjadi bagian dari visi Pilpres 2024. Bersama pasangan calon Prabowo Subianto, ia mengusulkan pergeseran subsidi dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, khususnya bus listrik. Meskipun insentif PPN bagi bus listrik telah turun menjadi 1%, harga beli yang tinggi masih menjadi hambatan bagi daerah. Gibran menyoroti pentingnya alokasi dana yang lebih besar untuk program Buy The Service (BTS) guna memperluas jaringan transportasi massal di 120 kota besar.
Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 8,3% pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan skema BTS, dengan cakupan 13 dari 38 provinsi. Anggaran untuk program Teman Bus menurun drastis dari puncaknya pada 2023 (Rp 582,98 miliar) menjadi Rp 82,67 miliar pada 2026. Gibran berargumen bahwa dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk memperkuat transportasi publik, mengurangi ketergantungan pada sepeda motor listrik, dan menurunkan emisi karbon.
Reaksi publik terhadap kombinasi kritik etika dan aksi kemanusiaan Gibran beragam. Sebagian mengapresiasi langkahnya dalam menanggapi krisis kesehatan, sementara yang lain tetap skeptis terhadap legitimasi politiknya setelah sorotan Denny Indrayana. Media sosial menjadi arena perdebatan, dengan sebagian pengguna menuntut transparansi lebih lanjut terkait proses pencalonan dan kebijakan subsidi.
Para pengamat menilai bahwa dinamika ini mencerminkan tantangan besar bagi politik Indonesia: menyeimbangkan antara integritas etika, akuntabilitas hukum, dan respons cepat terhadap kebutuhan warga. Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah, berada di persimpangan tersebut, dimana setiap keputusan akan menjadi contoh bagi generasi politik selanjutnya.
Ke depan, langkah-langkah konkret seperti penegakan etika dalam proses pencalonan, alokasi anggaran transportasi yang lebih adil, serta penanganan kesehatan yang holistik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik. Sementara itu, Gibran dan timnya tampaknya berkomitmen untuk terus mengawal program MBG, memastikan bahwa korban keracunan tidak hanya mendapatkan perawatan medis, tetapi juga dukungan mental yang memadai.
