Anggaran Rp760 Miliar untuk Tujuh Provinsi, Kalteng Dapat Rp40 Miliar untuk Penanganan Karhutla Kalteng
Ule.co.id – Rp760 Miliar untuk Tujuh Provinsi Kalteng Dapat Rp40 Miliar Untuk Penanganan Karhutla menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi virtual pada Selasa, 15 September 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumumkan tambahan dukungan anggaran sebesar Rp760 miliar yang akan dialokasikan ke tujuh provinsi, termasuk Kalimantan Tengah, untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mencegah munculnya titik api baru. Pengumuman tersebut menegaskan urgensi penggunaan dana secara cepat, mengingat musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung berbulan‑bulan ke depan.
Dalam pernyataannya, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp760 miliar. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah tidak menunda penggunaan anggaran karena persoalan administratif. Selain itu, Kepala Daerah diminta segera menyiapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai payung hukum penggunaan tambahan BTT tersebut, agar dana dapat masuk ke rekening daerah tanpa hambatan birokrasi.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyambut positif kebijakan tersebut. Ia mengapresiasi keputusan pemerintah pusat, namun menekankan perlunya koordinasi intensif antara Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat untuk memastikan dana dapat dimanfaatkan secara maksimal. Junaidi menambahkan, “Jika memang ada lagi Rp760 miliar yang akan dibagi ke tujuh provinsi, ini peluang yang sangat luar biasa. Memang harus dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi.” Pernyataan ini menegaskan harapan bahwa alokasi dana tidak hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan menjadi sumber daya nyata bagi upaya pemadaman.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengonfirmasi bahwa provinsi tersebut telah menerima dukungan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk penanganan karhutla, di luar bantuan peralatan pemadaman. “Yang kita dapat Rp40 miliar selain dari peralatan pendukung untuk membantu pemadaman karhutla,” ujar Agustiar setelah membagikan 4.000 paket sembako kepada ASN, PPPK, dan tenaga outsourcing di Istana Isen Mulang pada Kamis, 17 September 2026. Ia menekankan bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk memperkuat tim pemadam, memperluas jaringan logistik, dan mendukung upaya pencegahan kebakaran di wilayah rawan.
Dalam upaya mempercepat respons, pemerintah provinsi telah membentuk tim gabungan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta aparat kepolisian dan militer. Tim ini bertugas melakukan pemantauan satelit, penyebaran tim pemadam di lapangan, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pembakaran terbuka. Selain itu, Agustiar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran swasta dan lembaga non‑pemerintah dalam penyediaan peralatan, pelatihan, dan bantuan logistik.
Penggunaan dana Rp40 miliar yang diterima Kalteng akan difokuskan pada tiga prioritas utama: (1) pengadaan kendaraan pemadam kebakaran berdaya tinggi, (2) pembangunan posko penanggulangan karhutla di titik‑titik rawan, dan (3) pendanaan program edukasi masyarakat tentang teknik pertanian ramah lingkungan. Pemerintah provinsi juga berencana mengalokasikan sebagian anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi deteksi dini kebakaran, termasuk penggunaan drone dan sensor suhu berbasis satelit.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa proses pencairan dana tidak memerlukan prosedur yang berbelit. “Yang penting bagaimana dana ini bisa cepat masuk ke rekening kita, kemudian kita manfaatkan untuk penanganan bencana karhutla yang sedang terjadi,” tegas Tito dalam rapat koordinasi. Ia menambahkan bahwa Biro Keuangan Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan mekanisme pencairan yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan negara, sehingga daerah dapat mengakses dana dalam hitungan hari, bukan minggu.
Para pengamat lingkungan menilai bahwa alokasi Rp760 miliar untuk tujuh provinsi merupakan langkah strategis, namun menekankan perlunya transparansi dalam penggunaan dana. Mereka meminta laporan berkala yang memuat rincian penggunaan anggaran, hasil penurunan luas kebakaran, serta evaluasi efektivitas program pencegahan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana.
Di tingkat nasional, kebijakan tambahan anggaran ini selaras dengan program pemerintah “Indonesia Bebas Karhutla 2026‑2028”, yang menargetkan penurunan intensitas kebakaran hutan sebesar 30% dibandingkan periode sebelumnya. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan peralatan modern, serta pemberian insentif bagi petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.
Dengan dukungan dana tambahan, Kalimantan Tengah berharap dapat menurunkan angka kebakaran secara signifikan dalam tiga bulan ke depan. Gubernur Agustiar menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya, maupun masyarakat, dapat bersinergi untuk memadamkan api dan melindungi hutan yang menjadi paru‑paru dunia. “Kita terus berkolaborasi, semua pihak terus berusaha untuk membantu memadamkan api, jadi kita doakan saja agar karhutla ini segara padam,” pungkasnya.
