Hasan Nasbi Ungkap Rahasia Reshuffle: Mengapa Kehilangan Jabatan Bukan Akhir Karier Politik
Ule.co.id – Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, menegaskan bahwa reshuffle tidak selalu menandai akhir perjalanan politik seseorang. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan lewat video resmi pada 16 September 2026, ia menyoroti contoh-contoh tokoh politik Indonesia dan regional yang berhasil bangkit kembali setelah dipindahkan dari jabatan strategis.
Menurut Hasan Nasbi, fenomena reshuffle kabinet yang kini menjadi sorotan publik, khususnya setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan enam kali perombakan dalam 23 bulan masa jabatan, seharusnya dilihat dalam konteks dinamika politik yang lebih luas. Ia mencontohkan bagaimana Prabowo, yang pernah diberhentikan dari TNI pada masa awal karier militer, berhasil mengubah kegagalan menjadi batu loncatan menuju kepresidenan pada 2024. “Kalau dipikir-pikir ya dalam politik itu kita bisa hidup lebih dari sekali,” ujar Hasan Nasbi, menambahkan bahwa banyak pihak yang mengira pemecatan berarti akhir, padahal realitasnya justru membuka peluang baru.
Selain Prabowo, Hasan Nasbi juga menyebutkan contoh dari kancah politik luar negeri, yakni Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Anwar pernah kehilangan posisi Wakil Perdana Menteri akibat perselisihan internal dan bahkan menjalani proses hukum serta penahanan. Namun, ia kembali ke panggung politik dan berhasil mengukir kembali kariernya sebagai Perdana Menteri. “Pengalaman Anwar menunjukkan bahwa politik adalah arena yang memberi kesempatan berulang kali, asalkan ada tekad dan strategi yang tepat,” tambahnya.
Penjelasan Hasan Nasbi muncul bersamaan dengan penggantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara pada reshuffle keenam yang dilaksanakan pada 14 September 2026. Penggantian ini menimbulkan spekulasi di kalangan analis bahwa krisis internal mungkin menggerakkan keputusan tersebut. Namun, menurut Nasbi, fokus utama harus pada kemampuan para politisi untuk beradaptasi dan memanfaatkan momentum perubahan.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan enam kali reshuffle, yaitu pada 19 Februari 2025, 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 September 2026. Setiap perombakan mencakup pergantian menteri, wakil menteri, serta kepala badan setingkat menteri. Contohnya, pada reshuffle pertama, Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada reshuffle kedua, Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan. Pada reshuffle ketiga, Djamari Chaniago diangkat menjadi Menko Polkam dan Erick Thohir menjadi Menpora. Seluruh proses dilaksanakan di kompleks Istana Kepresidenan dan Istana Negara, Jakarta.
Hasan Nasbi menekankan bahwa setiap pergantian jabatan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menanggapi tantangan ekonomi, keamanan, dan sosial. Ia menambahkan bahwa para pejabat yang diberhentikan tetap memiliki akses ke jaringan politik dan media, sehingga peluang untuk kembali muncul di posisi yang lebih strategis tetap terbuka.
Dalam konteks komunikasi politik, Hasan Nasbi juga mengingatkan pentingnya narasi yang kuat. “Komunikasi yang tepat dapat mengubah persepsi publik tentang kegagalan menjadi cerita tentang ketangguhan,” ujar ia. Ia mencontohkan bagaimana tim komunikasi Istana berhasil meredam potensi krisis politik dengan menekankan visi transformasi Indonesia Emas 2045 yang diusung oleh Presiden Prabowo.
Para pengamat politik menilai bahwa pernyataan Hasan Nasbi mencerminkan strategi pemerintah untuk menstabilkan citra kepemimpinan di tengah dinamika internal. Mereka berpendapat bahwa dengan menyoroti contoh sukses seperti Prabowo dan Anwar, pemerintah berusaha menumbuhkan rasa optimisme di kalangan birokrat dan publik.
Namun, tidak semua pihak sepenuhnya setuju. Beberapa kritikus menilai bahwa terlalu menekankan pada kemampuan bangkit kembali dapat menutupi akar permasalahan struktural dalam birokrasi. Mereka menuntut transparansi lebih dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat, serta akuntabilitas atas keputusan reshuffle yang dianggap politikus semata.
Terlepas dari perbedaan pendapat, pesan utama yang disampaikan Hasan Nasbi tetap konsisten: kehilangan jabatan bukanlah titik akhir, melainkan fase dalam perjalanan politik yang dapat diubah menjadi peluang baru. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah, dapat belajar dari contoh-contoh tersebut untuk memperkuat demokrasi dan stabilitas politik Indonesia.
