Ule.co.id – Amien Rais, mantan Ketua MPR dan tokoh reformasi, kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan serangkaian kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah wawancara video yang dipublikasikan di kanal YouTube pribadinya, ia menyoroti UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR, menuduh bahwa Presiden menjadi nomor satu yang harus diperiksa terkait implementasinya.
Menurut Amien Rais, UU Perampasan Aset seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, namun dalam praktiknya justru menjadi senjata politik yang dapat disalahgunakan. Ia menekankan bahwa proses legislasi tersebut tidak melibatkan kontrol yang memadai, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. “Jika UU ini dimaksudkan untuk memerangi korupsi, maka yang harus diperiksa pertama adalah presiden yang memegang kendali terbesar atas aset negara,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, Amien Rais menuding proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai contoh pemborosan triliunan rupiah. Ia menyatakan bahwa hingga kini ratusan triliun rupiah telah habis tanpa menghasilkan manfaat yang signifikan. Menurutnya, kondisi geografis IKN yang berbukit dan memiliki sumber air payau membuatnya tidak layak dijadikan ibu kota. “Sekarang IKN hanya menjadi pusat budaya malam hari dan prostitusi, bukan simbol kemajuan,” kata Amien dalam pernyataannya.
Tak hanya mengkritik Jokowi, Amien Rais juga memberikan peringatan keras kepada calon presiden Prabowo Subianto. Ia menasehati Prabowo agar tidak terjebak dalam retorika semata tanpa aksi nyata. “Jangan hanya memberi pidato gebrak‑gebrak, tunjukkan hasil konkret. Jika tidak, janji‑janji Anda akan menjadi sekadar omong kosong,” tegas Amien Rais.
Isu lain yang diangkat adalah kebocoran sumber daya alam (SDA) Indonesia yang terus diekspor secara masif ke luar negeri. Amien Rais menyoroti bahwa SDA negara terus diangkut siang‑malam tanpa pengawasan yang memadai, mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Ia menuduh bahwa gubernur, bupati, walikota, bahkan presiden hanya “tingak‑tinguk”, mengetahui masalah namun tidak mengambil tindakan. “Kita sudah merdeka 81 tahun, tapi belum berdaulat karena kekayaan alam kita terus dibawa kabur,” ujarnya.
Di tengah kritik politik nasional, Amien Rais juga terlibat dalam dinamika internal Partai Ummat. Menurut laporan, menantu Amien, Ridho Rahmadi, mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Ummat karena kesulitan membagi waktu antara tugas partai dan posisi sebagai Direktur Politeknik AI di Yogyakarta. Sekretaris Jenderal Partai, Taufik Hidayat, juga mengundurkan diri secara bersamaan, memicu pertanyaan tentang arah kepemimpinan partai. Ansufri Idrus Sambo, Sekretaris Majelis Syura Partai, menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima dalam Musyawarah Majelis Syura ke‑8 pada akhir Agustus 2026, dan penunjukan sementara untuk Ketua Umum serta Sekjen telah dilakukan.
Penggabungan isu‑isu ini menimbulkan gambaran kompleks tentang kondisi politik Indonesia. Kritik Amien Rais terhadap UU Perampasan Aset dan proyek IKN menyoroti ketidakpastian kebijakan publik, sementara tuduhannya tentang kebocoran SDA menekankan perlunya reformasi pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, pergantian pimpinan Partai Ummat mencerminkan tantangan internal partai dalam mempertahankan konsistensi kepemimpinan di tengah persaingan politik nasional.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan Amien Rais dapat memicu tekanan tambahan pada pemerintah Jokowi, terutama menjelang pemilihan umum 2029. Jika kritik tersebut diikuti oleh aksi politik yang terorganisir, kemungkinan besar akan mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja Presiden serta calon presiden lainnya. Sementara itu, Partai Ummat harus segera menata kembali struktur kepemimpinannya untuk tetap relevan dalam lanskap politik yang kompetitif.
Dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kedaulatan ekonomi, Amien Rais menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menilai kembali prioritas pembangunan, mengawasi penggunaan aset negara, dan memastikan bahwa kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.
