Prabowo Soroti Impor Kopi Cokelat, Dorong Hilirisasi Nasional

Jakarta, Ule.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa herannya terhadap praktik impor kopi dan cokelat yang masih berlangsung di Indonesia. Keheranan ini muncul mengingat Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen komoditas tersebut dengan kualitas terbaik di dunia. Dalam sebuah diskusi, Prabowo menekankan pentingnya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks ekonomi Indonesia yang masih mengimpor produk olahan dari komoditas strategis seperti kopi dan cokelat, meskipun negara ini dikenal sebagai penghasil bahan baku berkualitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi mengenai hilirisasi komoditas dan industrialisasi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda.

Prabowo Heran Impor Kopi dan Cokelat Terbaik

Dalam pertemuan dengan jurnalis dan ekonom, Presiden Prabowo mengungkapkan keheranannya terhadap kondisi saat ini. Indonesia, yang memiliki kopi dan cokelat dengan kualitas terbaik di dunia, justru mengimpor produk jadi dari merek global seperti Starbucks, Nestle, Nescafe, KitKat, dan Cadbury.

Kita punya kopi, cokelat terbaik, tetapi kita impor Starbucks, Nestle, Nescafe. Kita punya cokelat terbaik, tetapi kita impor KitKat, kita makan Cadbury, ya kan.

Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan adanya celah dalam tata kelola komoditas yang memerlukan perbaikan serius untuk memaksimalkan potensi ekonomi domestik.

BACA JUGA: Update Harga Emas Pegadaian: UBS dan Galeri24 Naik Tipis

Mendorong Hilirisasi dan Konsep Pohon Industri

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo bertekad untuk memfokuskan upaya pada penerapan hilirisasi komoditas dan industrialisasi. Konsep utama yang akan diimplementasikan adalah “pohon industri”, sebuah pendekatan yang akan diterapkan pada semua komoditas penting, mulai dari logam, mineral, hingga produk pertanian seperti kelapa, kopi, dan cokelat.

Saya ingin hilirisasi. That’s the only way. Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi.

Prabowo meyakini bahwa hilirisasi bukan hanya akan meningkatkan nilai ekonomi produk, tetapi juga krusial dalam penciptaan lapangan kerja yang bermutu bagi angkatan kerja muda Indonesia.

Studi Kasus: Kelapa dan Bauksit

Untuk menjelaskan lebih lanjut visi hilirisasi komoditas ini, Presiden Prabowo memberikan beberapa contoh spesifik:

• Kelapa: Komoditas ini dianggap sebagai “miracle crop” dengan potensi besar, termasuk Virgin Coconut Oil (VCO) yang dikenal bersifat antikanker. Namun, Indonesia selama ini cenderung mengekspor kelapa dalam bentuk gelondongan, padahal pengolahan lebih lanjut dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Presiden menyoroti minimnya jumlah pabrik pengolahan kelapa di dalam negeri.
• Bauksit: Indonesia kaya akan bauksit, mineral penting yang dapat diolah menjadi alumina, kemudian aluminium. Aluminium merupakan bahan baku vital untuk industri otomotif. Prabowo membandingkan dengan Jepang yang, meskipun tidak memiliki bauksit, mampu memproduksi mobil-mobil terkemuka karena memiliki fasilitas pengolahan aluminium yang maju.

Melihat potensi besar ini, Prabowo menegaskan perlunya pembangunan ratusan pabrik pengolahan untuk merealisasikan konsep pohon industri. “Kita sudah map out, we have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya,” tambahnya, menunjukkan kesiapan pemerintah dengan rencana strategis yang matang.

BACA JUGA: Mentan Amran: Harga Daging dan Telur Ayam Wajib Sesuai HET

Komitmen Pemerintah untuk Nilai Tambah Ekonomi

Kebijakan hilirisasi komoditas ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong Indonesia menjadi negara produsen produk industri bernilai tinggi. Dengan mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, diharapkan tercipta kemandirian ekonomi, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.