BGN Klaim 27 Ribu SPPG Berdiri dalam 16 Bulan, Dorong Ekonomi hingga Serap 1,1 Juta Relawan
PADANG, Ule.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan percepatan signifikan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kurun waktu satu tahun empat bulan, lembaga tersebut mengklaim telah mendirikan lebih dari 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan capaian tersebut saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu. Ia menegaskan bahwa penyebaran SPPG telah menjangkau seluruh wilayah, dari Sabang hingga Merauke.
“Hanya dalam satu tahun empat bulan kita berhasil mendirikan 27 ribu SPPG yang tersebar secara nasional,” ujar Dadan.
Dengan jumlah tersebut, BGN kini didukung struktur sumber daya manusia yang masif. Setiap unit SPPG disebut memiliki satu kepala unit, satu tenaga ahli gizi, dan satu tenaga akuntansi. Selain itu, total relawan yang terlibat dalam program ini mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Menurut Dadan, skala ini menjadi tulang punggung dalam menyukseskan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam agenda Asta Cita.
Di tingkat daerah, Sumatera Barat menjadi salah satu contoh implementasi program. BGN mencatat terdapat 404 SPPG di provinsi tersebut, dengan 70 unit di antaranya beroperasi di Kota Padang. Aktivitas SPPG di wilayah ini diperkirakan memutar anggaran hingga Rp400 miliar.
“Dana yang masuk ke masing-masing virtual account SPPG, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, mengingat sekitar 95 persen bahan baku program berasal dari hasil pertanian dalam negeri.
Kondisi ini, kata dia, turut mendorong aktivitas ekonomi petani, peternak, hingga nelayan. Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga ikut terdorong melalui rantai pasok kebutuhan program.
Di sisi lain, sekitar 20 persen dari total anggaran MBG dialokasikan untuk operasional, termasuk pembayaran insentif relawan. Dadan menyebutkan, relawan menerima penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.
BGN juga mengklaim adanya dampak sosial dari implementasi program tersebut. Berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, MBG disebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan rasio ketimpangan (gini ratio).
“Saya menerima laporan bahwa masyarakat kini semakin bersemangat untuk bertani, beternak, dan menjalankan usaha produktif lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, efektivitas program dalam jangka panjang masih akan sangat bergantung pada konsistensi distribusi, pengawasan kualitas gizi, serta transparansi pengelolaan anggaran di tingkat SPPG.
BGN berharap implementasi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, dapat menjadi model yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang merata di daerah lain.
