Gerakan Nasional Ketahanan Siber Perkuat Kesiapan Perusahaan Menghadapi Ancaman Serangan Siber
MAKASSAR, Ule.co.id – Gerakan Nasional Ketahanan Siber terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman serangan siber yang semakin kompleks di Indonesia. Program yang digelar PT ITSEC Asia Tbk bersama Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini menegaskan bahwa ketahanan siber kini menjadi tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan, termasuk para pengambil keputusan di tingkat manajemen.
Roadshow Gerakan Nasional Ketahanan Siber terbaru berlangsung di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi dan kesiapsiagaan keamanan siber di kawasan Indonesia Timur dengan melibatkan pimpinan perusahaan, praktisi keamanan siber, hingga berbagai pemangku kepentingan.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ancaman siber di Indonesia. Berdasarkan data BSSN, sepanjang 2025 tercatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik atau indikasi aktivitas siber yang memerlukan perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak cukup hanya membangun sistem pertahanan, tetapi juga harus memiliki kemampuan merespons insiden secara cepat dan tepat.
Berbeda dengan seminar atau pelatihan pada umumnya, peserta Gerakan Nasional Ketahanan Siber mengikuti Executive Tabletop Exercise, yakni simulasi krisis yang dirancang khusus bagi para eksekutif dan pengambil keputusan.
Dalam simulasi tersebut, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menghadapi berbagai skenario serangan siber yang menyerupai kondisi nyata. Mereka diminta menganalisis ancaman, menyusun strategi mitigasi, mengambil keputusan saat krisis berlangsung, mempresentasikan solusi, hingga mengevaluasi hasil bersama peserta lainnya.
President Director PT ITSEC Asia Tbk, Patrick Dannacher, mengatakan ancaman siber saat ini telah berkembang menjadi risiko bisnis yang dapat memengaruhi operasional perusahaan, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi.
“Ketika sebuah insiden terjadi, dampaknya bisa meluas ke operasional bisnis, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi. Karena itu, kesiapan menghadapi krisis siber tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab tim IT saja. Para pengambil keputusan juga perlu memahami bagaimana merespons situasi tersebut dengan cepat dan tepat,” ujar Patrick.
Ia menambahkan, kemampuan merespons insiden memiliki peran yang sama pentingnya dengan upaya mencegah serangan. Melalui program ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ancaman siber, tetapi juga membawa hasil yang dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.
Selama mengikuti Gerakan Nasional Ketahanan Siber, peserta memperoleh tiga keluaran utama yang dirancang untuk memperkuat sistem keamanan organisasi.
Pertama adalah Security Flow, berupa matriks risiko yang membantu perusahaan memetakan ancaman berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya insiden.
Kedua, Security Design Concept, yaitu rancangan dasar pengamanan yang mencakup alur data, trust boundary, hingga mekanisme autentikasi guna meningkatkan perlindungan sistem.
Ketiga, Security Skills Assessment & Recognition, yang digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan peserta dalam menghadapi berbagai skenario serangan siber sekaligus mengevaluasi kesiapan organisasi menghadapi situasi darurat.
Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas keamanan siber di seluruh sektor.
Menurutnya, semakin luas pemanfaatan teknologi digital, semakin besar pula risiko yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan terpercaya.
Sementara itu, Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto, menilai kesadaran organisasi terhadap pentingnya keamanan siber terus meningkat. Namun, tantangan berikutnya adalah mengubah kesadaran tersebut menjadi tindakan nyata melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan menghadapi insiden.
Makassar dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, sehingga dinilai tepat untuk memperluas jangkauan Gerakan Nasional Ketahanan Siber.
Program nasional ini akan terus berlanjut sepanjang 2026. Setelah digelar di Banten dan Makassar, rangkaian kegiatan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Pontianak, Bali, Yogyakarta, dan Medan.
Melalui perluasan Gerakan Nasional Ketahanan Siber ke berbagai daerah, penyelenggara berharap semakin banyak organisasi yang memiliki kemampuan menghadapi krisis siber sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang.
