JAKARTA, Ule.co.id – Kenaikan harga kemasan plastik di pasar domestik mulai terasa seiring tekanan geopolitik global. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menilai kondisi ini tidak bisa ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Secara keseluruhan tentunya dibutuhkan sinergitas lintas kementerian, baik itu kami di Kemendag maupun kementerian lainnya untuk mencarikan solusi terbaiknya,” ujar Roro di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, salah satu pemicu utama kenaikan harga plastik adalah terganggunya pasokan bahan baku berupa nafta—komponen penting dalam produksi plastik—yang sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah. Ketegangan geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat dan Israel, membuat jalur distribusi menjadi lebih panjang dan kompleks.
Akibatnya, waktu pengiriman meningkat dan persaingan antarnegara dalam memperoleh bahan baku tersebut semakin ketat. Kondisi ini secara langsung mendorong kenaikan harga di tingkat global, yang kemudian merembet ke pasar dalam negeri.
“Salah satu hal yang membuat plastik menjadi lebih mahal itu karena bahan bakunya seperti nafta yang pasokannya terdampak kondisi global,” kata Roro.
Pemerintah, lanjutnya, kini tengah menjajaki diversifikasi sumber pasokan guna menjaga stabilitas harga. Upaya ini dilakukan dengan mencari alternatif negara pemasok bahan baku plastik agar ketergantungan pada satu kawasan dapat dikurangi.
“Kami berupaya melakukan sourcing dari berbagai wilayah agar kebutuhan bahan baku tetap terpenuhi dan harga bisa lebih stabil,” ujarnya.
Selain mengamankan pasokan, pemerintah juga mulai mendorong penggunaan bahan alternatif sebagai pengganti kemasan plastik. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk meredam tekanan harga, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap plastik konvensional.
Lebih luas, Roro mengakui bahwa dinamika geopolitik global tidak hanya berdampak pada industri plastik, tetapi juga merembet ke sektor energi dan komoditas lainnya. Namun demikian, pemerintah berupaya menjaga stabilitas dalam negeri melalui berbagai kebijakan mitigasi.
Ia mencontohkan bahwa hingga saat ini, pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam kondisi aman, sehingga tekanan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Kita tahu bahwa untuk menyikapi kondisi ini, BBM subsidi juga tidak terganggu,” katanya.
Pemerintah, kata Roro, terus mengkaji berbagai opsi kebijakan agar dampak kenaikan harga komoditas global tidak membebani masyarakat secara signifikan. Dalam situasi yang dinamis seperti saat ini, fleksibilitas dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama.
Dengan kombinasi diversifikasi pasokan, dorongan inovasi bahan alternatif, serta koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap tekanan harga dapat dikendalikan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
