Adhi Karya Terancam Gagal Bayar Bunga Obligasi Rp60 Miliar, Tekanan Keuangan Mengguncang Proyek BUMN
Ule.co.id – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kini berada di bawah sorotan tajam setelah mengumumkan potensi penundaan pembayaran bunga obligasi senilai Rp60,824,400,000 yang jatuh tempo pada 24 Agustus 2026. Pengumuman ini menandai titik kritis bagi perusahaan konstruksi milik negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain utama infrastruktur Indonesia. Dalam pernyataannya, Direktur Utama Moeharmein Zein Chaniago menegaskan bahwa tekanan keuangan struktural telah menggerus likuiditas dan solvabilitas grup, sehingga menimbulkan risiko tunggakan yang dapat memicu konsekuensi hukum dan reputasi.
Obligasi yang dimaksud merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III ADHI Karya Tahap III Tahun 2022 Seri B-C Ke-17. Menurut catatan keterbukaan informasi, perusahaan berencana mengusulkan penundaan pembayaran bunga melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2026. Namun, RUPO tersebut gagal mencapai kuorum, sehingga keputusan penundaan belum dapat diambil. Moeharmein menambahkan bahwa ADHI sedang menyusun program transformasi bisnis untuk memperkuat operasional dan memastikan pemenuhan kewajiban secara berkelanjutan.
Tekanan keuangan yang dialami adhi karya tidak hanya terbatas pada kewajiban obligasi. Pefindo pada 4 Agustus 2026 menurunkan peringkat obligasi berkelanjutan III tahap III seri B dan C dari idA- menjadi idBB, menandakan penurunan kemampuan perlindungan kredit. Penurunan ini dipicu oleh rencana penundaan pembayaran kupon serta kekhawatiran investor terhadap arus kas perusahaan. Status idBB mengindikasikan bahwa obligasi korporasi tersebut memiliki perlindungan yang lemah dan tidak layak investasi, yang dapat mempersempit basis investor dan meningkatkan biaya pendanaan.
Analisis keuangan semester I 2026 menunjukkan bahwa meski laba bersih ADHI tumbuh 12,6 persen menjadi Rp8,49 triliun, pertumbuhan tersebut didorong oleh penurunan beban pokok pendapatan, bukan peningkatan pendapatan. Pendapatan perusahaan turun 18,4 persen menjadi Rp3,11 triliun, sementara gross profit margin naik menjadi 22,3 persen berkat efisiensi pada proyek konstruksi. Namun, penurunan pendapatan utama menurunkan aliran kas operasional, yang menjadi penyebab utama keterbatasan dana untuk membayar bunga obligasi tepat waktu.
Situasi keuangan adhi karya juga mengingatkan pada kegagalan proyek properti sebelumnya yang melibatkan anak perusahaan PT Adhi Commuter Properti (ADCP). Proyek LRT City yang dikelola ADCP berujung pada kebangkrutan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kritik dari pakar ITB menyoroti bahwa BUMN konstruksi seharusnya tidak mengalihkan fokus ke pengembangan properti tanpa modal dan keahlian yang memadai. Hal ini menambah beban reputasi bagi adhi karya, terutama ketika perusahaan kini harus menanggapi kekhawatiran investor dan publik.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) tengah menyiapkan skema merger dan restrukturisasi untuk beberapa BUMN Karya, termasuk PT PP dan WIKA. Meskipun adhi karya belum secara eksplisit disebut dalam rencana merger, dinamika restrukturisasi BUMN dapat memengaruhi strategi korporasi ADHI, terutama dalam hal alokasi sumber daya dan sinergi operasional. Koordinasi dengan Wali Amanat Obligasi dan upaya penyelenggaraan kembali RUPO menjadi langkah krusial untuk menghindari default dan memulihkan kepercayaan pasar.
Jika penundaan bunga obligasi tidak dapat dihindari, adhi karya berpotensi menghadapi tindakan hukum dari pemegang obligasi serta penurunan nilai saham yang telah berada di titik nadir. Investor diharapkan memantau perkembangan keputusan RUPO selanjutnya dan menilai risiko kredit secara menyeluruh. Sementara itu, perusahaan berjanji akan terus mengoptimalkan margin proyek, menunda investasi non-strategis, dan memperkuat likuiditas melalui penjualan aset non-inti serta pencarian pendanaan alternatif.
Secara keseluruhan, krisis keuangan yang melanda adhi karya mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi BUMN konstruksi di tengah penurunan permintaan infrastruktur dan persaingan ketat. Keberhasilan program transformasi, penyelesaian isu obligasi, serta sinergi potensial dari merger BUMN akan menjadi faktor penentu apakah adhi karya dapat kembali stabil dan melanjutkan kontribusinya pada pembangunan nasional.
