Banjir Nepal: Kerugian Triliunan Rupiah, Tuntutan Kompensasi Iklim, dan Tim Ahli Jepang Siap Bantu
Ule.co.id – Banjaran Himalaya kembali dilanda bencana banjir dahsyat setelah gletser di perbatasan Nepal‑Tibet runtuh pada 26 Agustus 2026, menewaskan lebih dari seribu jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp57,1 triliun. Air deras yang membawa lumpur, batu, dan es menggenangi lembah Sungai Bhotekoshi serta Sungai Trishuli, menghancurkan ribuan rumah, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pemerintah Nepal memperkirakan total kerugian mencapai 3,24 miliar dolar AS, dengan kebutuhan dana pemulihan awal sebesar 52,6 juta dolar AS untuk empat bulan pertama.
Kepala Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (NDRRMA), Dharma Raj Upreti, menjelaskan bahwa penilaian kerusakan meliputi 20.000 rumah yang harus dibangun kembali, termasuk 7.500 unit yang rusak total. Infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, dan PLTA mengalami kerusakan parah, menghambat distribusi listrik ke wilayah yang terdampak. “Kami telah menghitung estimasi ini melalui koordinasi dengan berbagai lembaga terkait,” ujar Upreti, menambahkan bahwa survei detail masih berlangsung.
Di tengah krisis, Nepal mengambil langkah diplomatik tegas dengan menuntut kompensasi iklim dari tiga negara penyumbang emisi terbesar dunia: China, Amerika Serikat, dan India. Menteri Luar Negeri Shisir Khanal menegaskan bahwa negara‑negara tersebut harus bertanggung jawab atas dampak perubahan iklim yang memperparah bencana ini. “Kami akan mengangkat masalah ini secara eksplisit di forum internasional, termasuk KTT COP yang akan datang,” ujarnya kepada Kantipur TV.
Sebagai bagian dari upaya internasional, Jepang mengirimkan tim ahli dari Japan Disaster Relief (JDR) yang berjumlah tujuh orang. Tim tersebut dijadwalkan tiba di Kathmandu pada 4 September 2026 untuk membantu identifikasi korban tewas dan hilang, termasuk lima warga Jepang dari keluarga Yamamoto yang masih belum ditemukan. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menekankan pentingnya kerja sama kemanusiaan, sementara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berbicara langsung dengan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah untuk memastikan koordinasi penyelamatan.
Tim JDR tidak hanya fokus pada identifikasi korban, tetapi juga berkolaborasi dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk menilai kebutuhan medis mendesak di lapangan. JICA telah menempatkan tim medis sejak 2 September untuk memberikan bantuan pertama kepada korban yang terluka, terutama pekerja PLTA yang terperangkap dalam terowongan selama sembilan hari. Dua pekerja, Sanjay Sah dan Kabir Maharjan, berhasil diselamatkan pada 4 September setelah operasi penyelamatan yang melibatkan helikopter dan tim ahli melalui grup WhatsApp khusus.
Selain dampak manusia, banjir Nepal juga memicu fenomena alam yang tidak biasa. Arus deras membawa ikan-ikan asing ke sungai-sungai di wilayah Bihar, India, termasuk spesies goonch catfish yang berukuran hingga puluhan kilogram. Pemerintah Bihar mengeluarkan peringatan agar warga tidak menangkap, menjual, atau mengonsumsi ikan-ikan yang tidak dikenal, karena potensi kontaminasi bahan kimia dan patogen.
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi dampak banjir yang berbeda namun signifikan. Bendungan Karet di Sungai Juana, Pati, mengering secara tiba‑tiba pada 1 September 2026, menyisakan jutaan ikan sapu‑sapu yang mati di dasar sungai. Warga setempat, yang biasanya mengandalkan bendungan untuk irigasi, kini beralih memungut ikan mati untuk dijual, meski harganya hanya Rp2.500 per kilogram. Kejadian ini menambah catatan panjang tentang variabilitas iklim dan dampaknya pada sektor pertanian serta perikanan.
Secara keseluruhan, banjir ini menegaskan perlunya mekanisme pendanaan internasional yang lebih kuat untuk menanggapi kerugian dan kerusakan (Loss and Damage) akibat perubahan iklim. Nepal telah mengajukan permohonan bantuan darurat ke UN Loss and Damage Fund, berharap dana tersebut dapat menutupi sebagian biaya pemulihan yang melampaui kemampuan anggaran domestik. Dengan KTT COP yang dijadwalkan pada November mendatang, tekanan pada negara‑negara maju untuk meningkatkan kontribusi finansial semakin menguat.
Upaya pemulihan di Nepal tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga melibatkan dukungan psikososial bagi ribuan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah bersama organisasi non‑pemerintah menyiapkan tempat penampungan sementara, penyediaan air bersih, dan layanan kesehatan dasar. Sementara itu, komunitas internasional terus memantau situasi, menunggu keputusan mengenai kompensasi iklim yang dapat menjadi preseden penting bagi negara‑negara rentan lainnya.
