China Desak Korsel Perkuat Otonomi Strategis, Hindari Pilihan Antara AS dan Beijing
Ule.co.id – China minta Korsel perkuat otonomi strategis, jangan hanya memihak AS [titlebase] dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lac di Seoul pada 20 Agustus 2026. Wang menekankan pentingnya Seoul menegakkan kebijakan luar negeri yang independen, tanpa terjebak dalam persaingan blok antara Beijing dan Washington.
Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang memuncak di Semenanjung Korea setelah Korea Utara meluncurkan lebih dari sepuluh rudal balistik jarak pendek. Seoul, yang secara tradisional menjadi sekutu utama Amerika Serikat, kini mencoba menyeimbangkan hubungan militernya dengan AS sambil memperkuat ikatan ekonomi dengan China, yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut.
Wang Yi menegaskan bahwa China mengharapkan Korea Selatan dapat mencapai apa yang disebutnya “otonomi strategis”. Dalam konteks ini, otonomi strategis berarti kemampuan Seoul untuk membuat keputusan kebijakan luar negeri secara mandiri, tanpa tekanan dari pihak manapun. “Kami tidak ingin melihat Korea Selatan terpaksa memilih antara dua kekuatan besar,” ujar Wang, menambahkan bahwa pendekatan pragmatis dan rasional terhadap China sejalan dengan kepentingan nasional Seoul.
Sejumlah poin utama yang disampaikan Wang dalam pertemuan itu meliputi:
- Korea Selatan harus menjaga kestabilan regional dengan mengedepankan dialog damai antara Pyongyang dan Seoul.
- Amerika Serikat diharapkan meninjau kembali kebijakan kerasnya terhadap Korea Utara, yang dianggap memperburuk ketegangan.
- Hubungan politik dan ekonomi antara China dan Korea Selatan harus dipulihkan sepenuhnya, termasuk percepatan pembicaraan perdagangan bebas.
Pihak Seoul, melalui Wi Sung-lac, menanggapi dengan mengakui pentingnya peran China dalam menengahi konflik di kawasan. Wi menekankan bahwa Seoul tetap berkomitmen pada aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, namun juga ingin memperluas ruang diplomatik dengan Beijing demi mengurangi risiko konfrontasi.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang kemudian bertemu dengan Wang Yi, menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah menunjukkan kemajuan signifikan sepanjang tahun 2026. Lee menambahkan bahwa kedua negara telah menandatangani beberapa kesepakatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi lintas selat.
Sementara itu, Amerika Serikat tetap menuntut denuklirisasi total Korea Utara sebagai prasyarat utama untuk mengurangi ancaman nuklir. Pyongyang, di sisi lain, menolak tuntutan tersebut dan terus mengembangkan program rudalnya, yang menambah kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan.
Dalam upaya meredakan situasi, Seoul tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Pemerintah Korea Selatan secara resmi membuka kembali jalur diplomatik dengan Pyongyang, mengusulkan langkah-langkah bertahap seperti penghentian uji coba rudal dan peningkatan komunikasi militer. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang bagi negosiasi denuklirisasi yang lebih realistis.
China menyambut positif setiap upaya yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Wang Yi menyatakan bahwa Beijing siap memberikan dukungan konstruktif kepada Seoul dalam kebijakan Korea Utara, sekaligus mengajak Washington untuk menurunkan retorika konfrontatif.
Analisis para pakar hubungan internasional menunjukkan bahwa permintaan China kepada Seoul untuk memperkuat otonomi strategis mencerminkan strategi Beijing dalam memperluas pengaruhnya tanpa harus menimbulkan konflik terbuka dengan Amerika Serikat. Dengan menekankan pentingnya kebijakan yang tidak memihak, China berupaya menciptakan ruang geopolitik yang lebih fleksibel bagi negara-negara Asia Timur.
Secara ekonomi, hubungan yang stabil antara China dan Korea Selatan memiliki implikasi signifikan bagi rantai pasokan regional. Kedua negara bersama-sama menyumbang lebih dari 30% perdagangan dunia dalam sektor elektronik, otomotif, dan bahan baku kimia. Oleh karena itu, pemulihan hubungan politik yang kuat diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan memperkuat posisi Asia Timur dalam persaingan global.
Ke depan, tantangan utama bagi Seoul adalah menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan kebutuhan ekonomi yang semakin terintegrasi. Jika Korea Selatan dapat berhasil menjalankan otonomi strategis sebagaimana diminta China, maka negara tersebut berpotensi menjadi jembatan penting antara dua kekuatan besar, sekaligus menjaga perdamaian di Semenanjung Korea.

