China Kecam Aksi AS Sita Kapal Iran di Selat Hormuz, Peringatkan Risiko Eskalasi Global
BEIJING, Ule.co.id – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat (AS) menyita kapal kargo berbendera Iran di sekitar Selat Hormuz. Pemerintah China angkat suara dan mengecam tindakan tersebut karena dinilai berpotensi memperburuk situasi yang sudah rapuh.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan keprihatinan mendalam atas langkah militer AS yang disebut sebagai “penyergapan paksa”.
“Situasi di Selat Hormuz saat ini sangat rapuh dan kompleks. Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS terhadap kapal tersebut,” ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4/2026).
Versi Berbeda AS dan Iran
Insiden ini menjadi sorotan karena adanya perbedaan narasi dari pihak-pihak terkait. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kapal kargo Iran bernama Touska berupaya menghindari blokade Angkatan Laut AS di Teluk Oman. Ia menuduh Iran melumpuhkan sistem navigasi kapal tersebut dan mengerahkan pasukan bersenjata untuk mengambil alih kendali.
Namun, pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk China yang melihat langkah itu sebagai tindakan provokatif di jalur pelayaran strategis dunia.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu choke point energi global, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak, produk olahan minyak, dan gas alam cair (LNG) dunia melintas di kawasan tersebut. Gangguan sekecil apa pun berpotensi mengguncang pasar energi internasional.
Seruan China: Tahan Diri dan Hormati Gencatan Senjata
Beijing menekankan pentingnya semua pihak menahan diri dan tidak mengambil langkah yang dapat memperuncing konflik. China juga meminta agar kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai sebelumnya tetap dihormati.
“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab, menghindari tindakan yang memperburuk sengketa, serta menciptakan kondisi bagi pemulihan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz,” kata Guo.
Menurutnya, menjaga jalur pelayaran tetap aman dan terbuka bukan hanya kepentingan regional, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi global.
Momentum Perdamaian di Ujung Tanduk
China menilai situasi saat ini berada pada fase krusial. Ada peluang menuju deeskalasi, tetapi juga risiko besar jika langkah-langkah provokatif terus dilakukan.
“Situasi regional saat ini berada pada tahap kritis, yakni penentuan apakah konflik dapat diakhiri atau tidak,” ujar Guo.
Ia menambahkan, momentum perdamaian yang mulai terbuka harus dijaga dengan menciptakan kondisi yang kondusif, bukan justru memperkeruh keadaan.
Dalam konteks ini, China menyatakan dukungan terhadap upaya diplomasi yang berlandaskan prinsip-prinsip yang sebelumnya diajukan Presiden Xi Jinping, termasuk dialog, penghormatan kedaulatan, dan penyelesaian damai.
Ancaman Trump dan Kebuntuan Diplomasi
Di sisi lain, pernyataan Presiden Trump justru mempertegas eskalasi. Ia mengancam akan meningkatkan serangan jika gencatan senjata dengan Iran berakhir.
“Banyak bom akan mulai meledak,” kata Trump dalam wawancara dengan PBS News, Senin (20/4).
Ancaman tersebut muncul di tengah mandeknya jalur diplomasi. Upaya negosiasi antara AS dan Iran yang berlangsung pada 11–12 April di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan.
Meski Trump sempat menyebut akan ada putaran lanjutan pembicaraan di Pakistan, Iran justru membantah rencana tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa Teheran tidak akan tunduk pada tekanan atau ultimatum.
“Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya,” tegas Baqaei.
Iran: AS Tidak Serius Berdiplomasi
Nada serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dalam komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, ia menilai ancaman terbaru AS justru menunjukkan ketidaksiapan Washington dalam menempuh jalur diplomasi.
Menurut Araghchi, tuntutan AS dinilai tidak realistis dan bertentangan dengan prinsip hubungan internasional yang adil.
Latar Belakang Konflik Memanas
Ketegangan antara AS, Iran, dan Israel meningkat tajam sejak akhir Februari 2026. Pada 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Iran, termasuk Teheran, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil.
Iran merespons dengan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah, mengklaim tindakan tersebut sebagai bentuk pertahanan diri.
Upaya meredakan konflik sempat dilakukan melalui gencatan senjata selama dua minggu yang dimulai 7 April dan dijadwalkan berakhir pada 22 April 2026.
Namun, kegagalan negosiasi membuat situasi kembali memanas. AS bahkan mengambil langkah agresif dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Blokade dan Dampak Global
Sejak 13 April, Angkatan Laut AS dilaporkan mulai membatasi lalu lintas maritim yang keluar-masuk pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz. Langkah ini bertujuan menekan Iran agar kembali ke meja perundingan.
Namun, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran luas. Selain berpotensi melanggar hukum internasional, blokade juga berisiko mengganggu rantai pasok energi global.
Jika eskalasi terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara di kawasan, tetapi juga ekonomi dunia secara keseluruhan—mulai dari lonjakan harga minyak hingga gangguan distribusi energi.
China Siap Ambil Peran
Dalam situasi yang semakin kompleks ini, China menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam mendorong deeskalasi. Beijing membuka peluang kerja sama dengan komunitas internasional untuk menjaga stabilitas kawasan.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama mencegah situasi ini agar tidak semakin memburuk,” kata Guo.
Dengan posisi Selat Hormuz sebagai jalur vital dunia, setiap langkah di kawasan ini kini berada dalam sorotan global. Satu keputusan bisa berdampak ke mana-mana—dari geopolitik hingga harga bahan bakar di pom bensin.
Dan saat suhu politik terus naik, dunia kini menunggu: siapa yang akan menginjak rem lebih dulu?
