Kritik Qatar atas Kunjungan Israel Katz ke Zona Penyangga Suriah: Ketegangan Memuncak
Ule.co.id – Penjelajahan militer terbaru yang dipimpin oleh israel katz ke zona penyangga di selatan Suriah memicu gelombang kecaman internasional, terutama dari Qatar yang menilai aksi tersebut melanggar kedaulatan Suriah.
Kementerian Luar Negeri Qatar mengeluarkan pernyataan tegas pada Selasa, menegaskan bahwa kunjungan israel katz ke wilayah buffer di barat daya Suriah merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian pemisahan pasukan 1974 serta integritas teritorial Suriah. Doha menuntut komunitas internasional untuk segera menekan Israel agar menghormati resolusi internasional dan menghentikan agresi berulang di wilayah Suriah.
Beberapa hari sebelum insiden tersebut, Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al‑Shaibani, bertemu dengan direktur Mossad, Roman Gofman, di Amman, Yordania. Pertemuan itu dimaksudkan untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara yang secara resmi masih berada dalam keadaan perang. Kedatangan israel katz ke zona penyangga menambah kompleksitas hubungan diplomatik yang sudah rapuh.
Zona penyangga yang menjadi fokus perselisihan telah menjadi titik panas sejak Desember 2024, ketika pasukan Israel merebut kendali atasnya. Suriah menilai tindakan tersebut melanggar Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974, yang sebelumnya mengatur garis demarkasi antara kedua pihak setelah Perang Yom Kippur 1973. Setelah jatuhnya rezim Bashar al‑Assad pada akhir 2024, Israel mengumumkan perjanjian tersebut tidak lagi berlaku, memperluas kehadirannya termasuk di sisi Suriah Gunung Hermon.
Dalam kunjungan resmi, israel katz menegaskan bahwa Israel tidak akan meninggalkan Gunung Hermon atau zona keamanan selama masih ada ancaman jihadis terhadap negara Israel. Pernyataan tersebut menekankan bahwa kehadiran militer Israel bersifat temporer dan bertujuan melindungi keamanan nasional, bukan sebagai klaim teritorial permanen.
Reaksi Suriah tidak hanya terbatas pada kecaman diplomatik. Kementerian Luar Negeri Damasco menyebut kunjungan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari semua wilayah Suriah yang telah diduduki. Sekutu regional seperti Qatar dan beberapa negara Arab lainnya menambahkan tekanan dengan menyerukan sanksi dan tindakan kolektif melalui PBB.
Analisis para pengamat menunjukkan bahwa aksi israel katz dapat memengaruhi dinamika politik domestik Israel, menjelang pemilihan legislatif pada Oktober 2026. Pemerintah Netanyahu diperkirakan akan memanfaatkan isu keamanan untuk memperkuat posisi politiknya, sementara oposisi menuntut peninjauan kembali kebijakan ekspansi militer di luar perbatasan yang diakui internasional.
Secara keseluruhan, kunjungan ini menyoroti ketegangan yang terus meningkat di wilayah Levant, menimbulkan risiko eskalasi lebih luas antara Israel, Suriah, dan aktor regional lainnya. Upaya diplomatik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara‑negara Arab masih berusaha menemukan titik temu, namun keberadaan pasukan Israel di zona penyangga tetap menjadi batu sandungan utama bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
