Netanyahu Dikecam Erdogan, Yunani, dan Kritik Global atas Penanganan Gaza
Ule.co.id – Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan internasional setelah pernyataan tajam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menilai “penjahat perang” seharusnya berada di ruang sidang pengadilan, bukan di podium PBB. Kritik tersebut menambah tekanan pada Netanyahu, yang juga menghadapi kecaman dari pemerintahan Yunani serta tuduhan mengabaikan peringatan serangan Hamas yang datang dari Uni Emirat Arab dan Mesir.
Erdogan menyampaikan komentar tersebut pada penutupan 21st MUSIAD EXPO International Trade Fair di Istanbul, menegaskan bahwa tindakan genosida di Gaza harus diadili di pengadilan internasional. “Penjahat perang bukanlah pembicara di PBB, melainkan mereka yang harus menjawab di ruang sidang,” ujar Erdogan, menyinggung pidato Netanyahu di Sidang Umum PBB yang menolak menyebut peristiwa di Gaza sebagai genosida.
Sementara itu, di Athena, Perdana Menteri Yunani Kiryakos Miçotakis bertemu secara pribadi dengan Netanyahu dalam kunjungan singkat ke New York untuk Sidang Umum PBB. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu memicu reaksi keras dari media Yunani dan oposisi politik, yang menilai sikap Yunani terlalu lunak terhadap Israel. Situs pertahanan Militaire menamakan pertemuan tersebut “pelukan berbahaya” dan menyoroti bahwa Miçotakis menjadi satu-satunya pemimpin Eropa yang bertatap muka dengan Netanyahu pada saat itu.
Berbagai partai oposisi di Yunani, termasuk koalisi kiri ELAS dan SYRIZA, mengecam kebijakan luar negeri pemerintah yang dianggap menempatkan Yunani pada posisi terisolasi. Mereka menuduh Miçotakis mengabaikan hukum internasional serta menolak menegaskan posisi Yunani dalam menentang apa yang mereka sebut “genosida” di Gaza. Kritik tersebut juga menyinggung hubungan Yunani dengan Turki, menyoroti bahwa sementara Turki memperkuat aliansi dengan negara-negara Arab, Yunani tampak terdiam di tengah krisis.
Di balik pertemuan diplomatik, muncul laporan baru yang menambah beban pada Netanyahu menjelang pemilihan umum Israel pada akhir tahun 2026. Penelitian yang dipublikasikan oleh The New York Times menguatkan klaim sebelumnya bahwa baik Uni Emirat Arab (UEA) maupun Mesir telah memperingatkan Israel tentang rencana serangan besar-besaran Hamas sebelum serangan 7 Oktober 2023. Menurut laporan tersebut, Sheikh Mohamed bin Zayed dari UEA menghubungi Netanyahu sekitar satu setengah minggu sebelum serangan, menyampaikan intelijen bahwa Hamas sedang menyiapkan operasi yang dapat mengguncang seluruh Timur Tengah.
Namun, catatan rapat keamanan Israel pada 1 Oktober 2023 menunjukkan bahwa peringatan tersebut tidak dibahas secara terbuka. Netanyahu hanya menyinggung perlunya “menjaga ketenangan” di Gaza tanpa menyebutkan ancaman spesifik. Sumber lain mengungkapkan bahwa Abbas Kamel, kepala intelijen Mesir, juga mengunjungi Israel pada 26 September 2023, memperingatkan tentang kemungkinan serangan besar Hamas dan menyarankan Israel untuk memberikan konsesi ekonomi guna meredam ketegangan.
Ketiga peringatan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kebijakan keamanan Netanyahu dan kemampuannya dalam menanggapi intelijen kritis. Kritik ini semakin tajam mengingat sejak serangan Hamas, lebih dari 73.900 warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza, dengan angka korban yang terus meningkat. Sementara Israel menuduh Hamas melakukan aksi teror, dunia internasional menilai respons militer Israel sebagai tindakan berlebihan yang memperparah krisis kemanusiaan.
Di sisi lain, Turki memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisinya sebagai pembela hak Palestina. Erdogan menegaskan dukungan Turki terhadap rakyat Palestina dan menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan Israel. Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Turki yang selama beberapa tahun terakhir berfokus pada memperkuat aliansi dengan negara-negara Arab dan menentang apa yang dianggapnya sebagai agresi Israel.
Reaksi internasional terhadap tindakan Netanyahu tidak hanya datang dari Turki dan Yunani. Beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, telah mengkritik keras kebijakan militer Israel di Gaza, sementara Amerika Serikat tetap mendukung Israel meskipun ada tekanan domestik untuk menilai kembali bantuan militer. Di dalam negeri Israel, oposisi politik menuntut pertanggungjawaban Netanyahu atas kegagalan dalam mencegah serangan Hamas, serta menuntut transparansi terkait peringatan yang diterima sebelum Oktober 2023.
Dengan tekanan yang terus meningkat, baik dari dalam maupun luar negeri, masa depan politik Netanyahu menjadi semakin tidak pasti. Pemilihan umum yang dijadwalkan pada akhir tahun 2026 dapat menjadi titik balik bagi karier politiknya, terutama jika ia gagal mengatasi kritik terkait penanganan Gaza dan kegagalannya dalam menanggapi peringatan intelijen penting.
