Belanja Daerah Kalteng 2026 Prioritaskan Kesejahteraan Warga
PALANGKA RAYA, Ule.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan fokus utama belanja daerah Kalteng Tahun Anggaran 2026 pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan mengalihkan fokus dari biaya operasional seperti perjalanan dinas dan rapat di hotel, menuju program-program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Penegasan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekda Kalteng, Leonard S Ampung, di Palangka Raya. Langkah ini diambil meskipun APBD 2026 mengalami penyesuaian menjadi Rp5,4 triliun, turun signifikan dari Rp10,2 triliun pada APBD 2025.
Efisiensi Anggaran untuk Pembangunan Prioritas
Meskipun terjadi efisiensi anggaran, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen penuh pada sektor-sektor esensial. Pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama, seiring dengan sektor ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Prinsip efisiensi diterapkan agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan dampaknya oleh publik.
BACA JUGA: Gubernur Kalteng Prioritaskan Jaminan Kesehatan Ratusan Ribu Warga
Program Unggulan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam rangka mendukung kesejahteraan, Pemprov Kalteng menjalankan beberapa program strategis:
1. Penanggungan Iuran BPJS Kesehatan
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalteng menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650.000 masyarakat tidak mampu. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan.
2. Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)
Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) hadir sebagai solusi terintegrasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan penerima manfaat. Tahap awal implementasi bantuan sosial dari Kartu Huma Betang meliputi:
- Bantuan pangan senilai Rp150.000, terdiri dari:
- Beras premium 5 kg
- Minyak goreng 1 liter
- Gula putih 1 kg
- Bantuan tunai sebesar Rp250.000.
Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Bulog dan Bank Kalteng, menjangkau 279.434 keluarga penerima manfaat di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.
Sinkronisasi Data dan Pemberian Insentif
Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng sedang aktif melakukan sinkronisasi data guna memastikan ketepatan sasaran program. Selain itu, upaya verifikasi data juga dilakukan untuk pemberian insentif kepada berbagai tokoh masyarakat dan aparat di lapangan, meliputi:
- Ustadz atau guru ngaji
- Pendeta
- Marbot (penjaga masjid)
- Guru Sekolah Minggu
- Ketua RT dan RW
- Bhabinkamtibmas dan Babinsa
Besaran insentif akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, melalui koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Komitmen Gubernur Agustiar Sabran dalam memprioritaskan belanja daerah Kalteng untuk kesejahteraan masyarakat menjadi landasan utama pengelolaan APBD 2026. Dengan efisiensi anggaran dan program-program yang terarah, Pemprov Kalteng berupaya keras menciptakan dampak positif yang nyata bagi kehidupan warga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
