BPBD Kotim Perkuat Sinergi Hadapi Ancaman Kekeringan dan Karhutla 2026
Sampit, Ule.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak terburuk kekeringan yang diprediksi terjadi pada musim kemarau tahun ini.
Langkah ini diambil seiring penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan selama 185 hari, terhitung mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026.
Kepala BPBD Kotim, Multazam, menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai instansi menjadi kunci dalam menghadapi potensi krisis yang dapat berdampak luas, mulai dari ketersediaan air bersih hingga ketahanan pangan.
“Setelah rapat koordinasi, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, khususnya terkait ancaman kekeringan terhadap sektor pangan,” ujarnya di Sampit, Selasa (14/4/2026).
Ancaman Air Bersih di Wilayah Selatan
Salah satu fokus utama adalah potensi krisis air bersih, terutama di wilayah selatan Kotim yang selama ini rentan terdampak kekeringan.
Kondisi diperparah dengan kemungkinan terjadinya intrusi air laut yang dapat menyebabkan sumber air baku menjadi payau. Jika hal ini terjadi, pasokan air bersih dikhawatirkan terganggu secara signifikan.
Pemerintah daerah menyiapkan skenario distribusi air bersih, termasuk kemungkinan suplai dari wilayah Sampit, guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Risiko Meluas ke Wilayah Utara
Tidak hanya wilayah selatan, ancaman juga berpotensi meluas ke daerah utara. Pengalaman musim kemarau sebelumnya menunjukkan bahwa pendangkalan sungai dan kualitas air yang keruh dapat memperburuk kondisi.
Bahkan, intrusi air laut pernah mencapai perairan Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang lokasinya relatif dekat dengan pusat Kota Sampit—sebuah indikator serius bahwa risiko kekeringan semakin kompleks.
Keterbatasan Daya Tahan Warga
Dalam kondisi kemarau panjang, masyarakat tidak bisa sepenuhnya mengandalkan cadangan air hujan. Dengan kapasitas tandon rata-rata sekitar 1.100 liter, persediaan air diperkirakan hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 10 hari.
Jika harus membeli air, beban ekonomi warga akan meningkat. Multazam menyoroti potensi dampak sosial dari kondisi tersebut.
“Kalau warga harus membeli air sampai Rp50 ribu per hari, tentu sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.
Sektor Pertanian Ikut Terancam
Kekeringan juga menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian. BPBD bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mulai memetakan risiko, terutama terkait kondisi infrastruktur irigasi yang belum sepenuhnya optimal.
Saluran air yang tidak berfungsi maksimal berpotensi menghambat pengaturan distribusi air saat kemarau, sehingga dapat berdampak pada produktivitas lahan dan hasil panen.
Waspada Karhutla Dipicu Angin
Selain krisis air, kekeringan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Multazam mengingatkan bahwa kondisi angin saat kemarau dapat memperparah situasi.
Api yang sudah dipadamkan berpotensi kembali menyala akibat tiupan angin, sehingga penanganan karhutla menjadi lebih kompleks dan membutuhkan kesiapsiagaan tinggi.
“Ketika api sudah dipadamkan tapi ada angin, bisa membara lagi. Karena itu, kemarau dan kekeringan ini harus benar-benar kita antisipasi secara bersama,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Instansi
Penetapan status siaga darurat ini merupakan hasil koordinasi berbagai pihak, termasuk BMKG, TNI-Polri, Kejaksaan, instansi kehutanan, Perumdam, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kotim.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah daerah berharap langkah mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan terkoordinasi, sehingga dampak kekeringan dan karhutla bisa ditekan semaksimal mungkin.
Menghadapi musim kemarau 2026, Kotawaringin Timur kini berpacu dengan waktu—karena dalam urusan bencana, kesiapan hari ini sering kali menentukan seberapa besar dampak esok hari.
