BPK Swakelola di Kalteng: Urgensi Selang dan Alkon untuk Penanggulangan Kebakaran
Ule.co.id – BPK Swakelola Perlu Selang dan Alkon menjadi sorotan utama ketika anggota DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menyoroti ketimpangan peralatan di antara kelompok relawan pemadam kebakaran (BPK) swakelola di provinsi ini. Menurut Okki, meskipun BPK Swakelola telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir, ketersediaan selang pemadam dan mesin Alkon masih jauh dari kebutuhan operasional di lapangan.
Sejak awal 2010-an, BPK Swakelola di Kalimantan Tengah mengalami percepatan pembentukan unit-unit relawan yang tersebar di wilayah pedalaman maupun perkotaan. Keberadaan mereka menjadi pelengkap penting bagi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Kehutanan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Namun, peningkatan jumlah unit tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas peralatan. Okki menegaskan bahwa perbedaan kemampuan antar kelompok masih sangat mencolok, terutama dalam hal akses ke selang pemadam yang memadai dan mesin Alkon yang dapat menyalurkan air bertekanan tinggi.
“Peralatan BPK Swakelola sangat tergantung pada kemampuan masing-masing kelompok. Berbeda dengan peralatan milik pemerintah yang relatif terawat, banyak kelompok relawan masih mengandalkan peralatan seadanya,” ujar Okki dalam konferensi pers di Palangka Raya, Senin (14/9). Ia menambahkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) dan beberapa perlengkapan dasar, kebutuhan utama—selang dan Alkon—masih belum terpenuhi.
Kesenjangan ini berdampak pada kecepatan respons ketika terjadi kebakaran. Tanpa selang yang cukup panjang dan kuat, tim relawan harus berjuang menyalurkan air dari sumber terdekat, yang sering kali berada jauh dari titik kebakaran. Begitu pula, tanpa mesin Alkon, tekanan air yang dibutuhkan untuk memadamkan api besar tidak dapat dicapai, mengakibatkan kebakaran meluas sebelum bantuan resmi tiba.
Okki menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan peralatan secara menyeluruh. “Kita tidak bisa menyamaratakan bantuan. Setiap kelompok memiliki kondisi geografis dan tingkat risiko yang berbeda. Pemerintah perlu melakukan survei lapangan untuk menentukan prioritas pengadaan selang dan Alkon,” katanya. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun program bantuan bertahap, dimulai dari kelompok yang paling rentan dan berada di zona rawan kebakaran.
Selain itu, Okki menyoroti bahwa dukungan APD memang sudah ada, namun penggunaannya masih terbatas pada perlindungan dasar saat tim beraksi. “APD memang penting, namun tanpa selang dan Alkon, tim tetap tidak dapat melakukan pemadaman secara efektif,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa peralatan dasar tersebut bukan sekadar tambahan, melainkan elemen krusial yang menentukan keberhasilan penanggulangan kebakaran pada tahap awal.
Para pengamat menilai bahwa upaya meningkatkan kapasitas BPK Swakelola harus melibatkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dapat mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pengadaan selang berstandar nasional dan mesin Alkon yang sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah. Selain itu, pelatihan teknis bagi relawan dalam penggunaan peralatan tersebut juga perlu diintegrasikan dalam program pemberdayaan.
Dalam pernyataannya, Okki juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta perwakilan BPK Swakelola. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran data kebutuhan, monitoring distribusi peralatan, serta evaluasi efektivitas penggunaan selang dan Alkon di tiap wilayah.
Jika rekomendasi ini diimplementasikan, diharapkan BPK Swakelola di Kalimantan Tengah tidak hanya memiliki jumlah anggota yang banyak, tetapi juga dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk menanggulangi kebakaran secara cepat dan tepat. Dengan dukungan selang dan Alkon yang cukup, respons awal dapat meminimalisir kerusakan hutan, lahan, serta mengurangi risiko bagi masyarakat sekitar.
Penguatan kapasitas BPK Swakelola melalui penyediaan selang dan Alkon tidak hanya meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran, tetapi juga memperkuat sinergi antara aparat pemerintah dan relawan. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mengurangi angka kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi ekosistem yang menjadi aset penting bagi Indonesia.
