analitik

Program MBG di Kalteng Jadi Andalan Gizi Anak, Gubernur Agustiar Dorong Evaluasi Menyeluruh

PALANGKA RAYA, Ule.co.id – Program MBG di Kalteng kembali menjadi perhatian publik setelah Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di Kota Palangka Raya, Selasa (30/6/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus dorongan agar pelaksanaannya terus dievaluasi sehingga manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.

Aksi yang diikuti relawan dapur, mitra pelaksana, dan masyarakat itu berlangsung secara damai. Para peserta mengaku Program MBG di Kalteng telah memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga:
GoPro di Ambang Kebangkrutan? Lonjakan Harga Memori dan Krisis AI Global Jadi Pemicu Utama

Relawan Minta Program Tetap Berlanjut

Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalimantan Tengah, Tirta Yoga Panuntun, mengatakan aksi damai tersebut lahir dari aspirasi para relawan dapur yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG di Kalteng.

Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul merupakan hal yang wajar dalam sebuah program nasional yang masih tergolong baru.

“Pada pagi hari ini kami melaksanakan aksi damai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar tetap dilanjutkan. Aksi ini berasal dari suara-suara relawan dapur yang secara langsung merasakan dampak dan manfaat dari adanya program nasional Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Yoga menilai Program MBG di Kalteng telah membantu banyak keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua.

“Setiap program pasti ada pro dan kontra. Namun bagi kami yang merasakan dampak langsungnya, program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Program ini memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, keluarga, terutama orang tua tunggal, karena membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak,” katanya.

Beri Dampak pada Perekonomian Daerah

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, Program MBG di Kalteng dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian lokal.

Yoga menjelaskan bahwa rantai pasok bahan pangan dalam program tersebut melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku UMKM.

“Pedagang merasakan manfaatnya, petani merasakan manfaatnya, pelaku UMKM merasakan manfaatnya, nelayan juga merasakan manfaatnya. Jadi program ini bukan hanya soal makan bergizi untuk anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung,” ungkapnya.

Koordinasi Dinilai Perlu Diperbaiki

Meski memberikan dukungan penuh, peserta aksi menilai Program MBG di Kalteng masih memerlukan pembenahan, khususnya dalam aspek koordinasi antara pemerintah dan mitra pelaksana.

Menurut Yoga, perubahan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang cukup sering terjadi membuat relawan dan pengelola dapur mengalami kebingungan di lapangan.

Ia berharap pemerintah melibatkan mitra pelaksana dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga komunikasi berjalan lebih baik dan persoalan teknis dapat diminimalkan.

Delapan Aspirasi Disampaikan kepada Pemerintah

Dalam aksi damai tersebut, Koalisi Masyarakat Peduli Gizi Anak Kalimantan Tengah menyampaikan delapan poin aspirasi, antara lain:

  • Mendukung keberlanjutan Program MBG.
  • Mendorong pembentukan payung hukum melalui undang-undang.
  • Mendukung pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN).
  • Memperkuat pelaksanaan amanat UUD 1945 terkait kesejahteraan rakyat.
  • Mendukung petani, nelayan, dan UMKM.
  • Meminta BGN melibatkan mitra pelaksana dalam pengambilan keputusan.
  • Mendukung program strategis nasional lainnya.
  • Meminta pemerintah menindak tegas pihak yang dinilai merugikan kepentingan bangsa.

Gubernur Agustiar: Program Harus Terus Berjalan

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, yang hadir menemui peserta aksi.

Baca juga:
Pemkab Murung Raya Fasilitasi Lansia Melalui Sekolah Gita Uluh Itah: Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Kalimantan Tengah

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga setiap aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Dengan kehadiran bapak dan ibu sekalian hari ini, kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu akan kami atensi,” katanya.

Agustiar menegaskan bahwa Program MBG di Kalteng merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung oleh pemerintah daerah.

“Kami adalah perpanjangan tangan Presiden di daerah. Program pemerintah pusat adalah program yang juga harus kami dukung dan jalankan di daerah. Itu merupakan bagian dari tugas kami sebagai representasi pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Evaluasi Dinilai Penting Agar Manfaat Semakin Optimal

Meski mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, Agustiar menekankan bahwa evaluasi tetap harus dilakukan secara berkala.

Menurutnya, setiap kekurangan dalam pelaksanaan Program MBG di Kalteng perlu diperbaiki agar manfaat yang diterima masyarakat semakin besar.

“Kami sepakat program ini harus terus berjalan, tetapi kami juga sepakat bahwa program ini perlu dievaluasi. Yang kurang harus diperbaiki, yang belum tepat harus dievaluasi sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai negara yang menerapkan program serupa juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya sehingga perbaikan berkelanjutan merupakan hal yang wajar.

Selain itu, Agustiar mengingatkan pentingnya pengawasan agar program tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

“Kalau ada pihak-pihak yang justru merusak atau menggerogoti Program Makan Bergizi Gratis ini, tentu harus kita tindak tegas. Program ini harus dijaga bersama karena tujuan utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Terkait usulan pembentukan undang-undang sebagai payung hukum, Agustiar menilai gagasan tersebut layak dikaji lebih lanjut oleh pemerintah pusat agar Program MBG di Kalteng maupun pelaksanaannya secara nasional memiliki kepastian hukum dan keberlanjutan.

Ia berharap program tersebut terus berjalan karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *