Bupati Rizky Pimpin Rapat Penanganan Karhutla Bersama PBS, Gerakan Bersama Perusahaan Kelapa Sawit di Lamandau
Ule.co.id – Bupati Rizky Rapat Penanganan Karhutla Bersama PBS digelar pada Jumat, 25 September 2026, di Aula Sekretariat Daerah Lamandau. Acara ini menandai langkah terkoordinasi antara pemerintah Kabupaten Lamandau dan seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi dampak kekeringan.
Rapat difasilitasi oleh Bagian Perekonomian Setda Lamandau dan dihadiri perwakilan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit, Ketua DPRD Lamandau Heri Anto, Dandim 1017 Lamandau Letkol Arm Ady Kurniawan, Sekretaris Daerah M Irwansyah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, serta para camat dan anggota Forkopimda. Kehadiran lintas sektoral ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, militer, legislatif, dan sektor swasta dalam menghadapi bencana alam.
Dalam sambutannya, Bupati Rizky Aditya Putra menegaskan bahwa kondisi bencana Karhutla dan kekeringan yang melanda tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah secara sendirian. “Dalam situasi seperti ini, kami memanggil semua perusahaan kelapa sawit untuk bergabung dalam upaya penanggulangan hingga tingkat desa. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya dengan tegas. Pernyataan tersebut menekankan bahwa Penanganan Karhutla memerlukan kontribusi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya perusahaan yang memiliki sumber daya dan jaringan logistik luas.
Kesepakatan utama yang dicapai dalam rapat adalah pembentukan klaster bantuan yang dibagi berdasarkan kecamatan. Setiap perusahaan akan bertanggung jawab atas wilayah klusternya masing-masing, menyediakan pasokan air bersih, peralatan pemadaman, serta dukungan teknis untuk pencegahan kebakaran. Model klaster ini diharapkan dapat mempercepat respons di lapangan dan meminimalkan waktu penanganan.
Koordinasi operasional diatur melalui mekanisme yang melibatkan camat sebagai penghubung antara desa dan perusahaan. “Jika ada warga yang membutuhkan pasokan air bersih atau bantuan penanganan Karhutla, camat akan menghubungkan permintaan tersebut ke perusahaan yang bertanggung jawab atas klasternya,” jelas Bupati Rizky. Pendekatan ini memberikan jalur komunikasi yang jelas, mengurangi potensi kebingungan, dan memastikan bantuan sampai tepat waktu.
Selain itu, Bupati menyampaikan peringatan penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan tahun ini diperkirakan datang lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baru diproyeksikan mulai awal November 2026. “Kita masih akan berjuang melawan ancaman Karhutla, kabut asap, dan kekeringan selama lima minggu ke depan. Semua pihak harus tetap siaga dan tidak lengah,” tegasnya.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Lamandau dan perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS). Dokumen komitmen tersebut mencakup target penurunan area terbakar, penyediaan air bersih untuk komunitas terdampak, serta pelatihan teknis bagi petugas pemadam kebakaran lokal. Penandatanganan ini menandai langkah konkret dalam mengimplementasikan strategi Penanganan Karhutla yang telah disepakati.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi ancaman serupa. Dengan melibatkan sektor swasta secara langsung, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya tambahan, memperluas jangkauan bantuan, dan mempercepat proses rehabilitasi pasca-bencana. Keberhasilan implementasi klaster bantuan di Lamandau akan menjadi indikator penting bagi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan di tingkat provinsi dan nasional.
