Badan Usaha Khusus Siap Gantikan SKK Migas, Aturannya Target Siap Tahun Ini

Ule.co.id – Indonesia tengah bersiap kerja menyiapkan regulasi baru di sektor hulu migas, karena Badan Usaha Khusus (BUK) diproyeksikan akan menggantikan SKK Migas pada akhir tahun ini. Transformasi ini diharapkan memperkuat tata kelola energi nasional serta menambah kepastian hukum bagi pelaku industri.

Penggantian fungsi SKK Migas bukan sekadar perubahan nama, melainkan langkah strategis yang diatur oleh Undang-Undang Migas terbaru. Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menjelaskan bahwa pembentukan BUK sejalan dengan mandat Mahkamah Konstitusi yang sejak 2012 membatalkan beberapa pasal pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Enggak dibubarkan, melainkan dialihkan fungsinya ke badan usaha khusus, jadi tidak ada keterputusan dalam prosesnya,” ujar Eddy usai menghadiri The 4th International & Indonesia CCS Forum 2026.

SKK Migas sendiri dibentuk sebagai satuan kerja sementara untuk menutup kekosongan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Hingga kini, SKK Migas beroperasi dengan mandat terbatas, menunggu pembentukan badan hukum tetap yang dapat mengelola sektor hulu migas secara komprehensif.

Rancangan Undang-Undang Migas (RUU Migas) yang sedang digodok bersama pemerintah menjadi landasan utama bagi terbentuknya BUK. Targetnya, RUU tersebut selesai dibahas dan diundangkan pada tahun ini, sehingga regulasi BUK dapat siap kerja sebelum akhir 2026. “Apapun namanya, badan usaha khusus itu harus memiliki usaha atau pengusahaan di bidang hulu migas, sesuai dengan mandat Mahkamah Konstitusi,” tambah Eddy.

Proses legislasi ini telah melewati beberapa tahap. Pada 7 Juni 2025, DPR mengidentifikasi tiga opsi utama untuk status badan pengatur sektor hulu migas Indonesia:

• Melebur SKK Migas dengan Pertamina, menciptakan entitas gabungan yang mengelola regulasi dan operasional.
• Mengubah SKK Migas menjadi Badan Usaha Khusus dengan penambahan kewenangan yang saat ini belum dimiliki.
• Membiarkan SKK Migas beroperasi tanpa perubahan signifikan, mempertahankan struktur yang ada.

Setelah melalui diskusi intensif, opsi kedua—membentuk Badan Usaha Khusus—dipilih sebagai jalur paling tepat. Pilihan ini memungkinkan penambahan kewenangan strategis, seperti pengawasan kontrak produksi, penetapan tarif, serta koordinasi kebijakan energi nasional. Dengan demikian, BUK diharapkan menjadi otoritas yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar global.

Para pengamat industri menilai bahwa pembentukan BUK akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar migas internasional. Keberadaan badan yang memiliki mandat jelas dan regulasi yang matang akan mempermudah investasi asing, sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan lokal dalam mengelola sumber daya energi.

Namun, proses transisi tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah sinkronisasi regulasi lama dengan kerangka kerja baru. Pemerintah harus memastikan bahwa semua perizinan, kontrak, dan hak kepemilikan yang telah ada tidak terganggu selama masa peralihan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor krusial; lembaga harus memastikan bahwa tenaga kerja siap kerja dengan kompetensi yang sesuai untuk mengelola badan baru ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan program pelatihan intensif bagi pegawai SKK Migas dan calon staf BUK. Program ini mencakup materi regulasi, manajemen risiko, serta teknologi terbaru dalam eksplorasi dan produksi migas. Diharapkan, dengan pelatihan tersebut, tenaga kerja siap kerja dapat beradaptasi cepat dan memberikan kontribusi optimal sejak hari pertama operasional BUK.

Selain aspek regulasi dan sumber daya manusia, aspek keuangan juga menjadi sorotan. Badan Usaha Khusus akan mengelola anggaran yang signifikan, termasuk dana untuk riset dan pengembangan teknologi bersih. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.

Secara keseluruhan, pembentukan Badan Usaha Khusus menandai babak baru dalam tata kelola energi Indonesia. Dengan regulasi yang siap kerja dan struktur organisasi yang lebih terintegrasi, diharapkan sektor hulu migas dapat beroperasi lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan. Pemerintah, DPR, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus berkolaborasi untuk memastikan transisi yang mulus dan menghasilkan manfaat luas bagi perekonomian nasional.