Harga BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik hingga Akhir 2026, Ini Penjelasan Menteri ESDM
Jakarta, Ule.co.id – Pemerintah menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Ia menekankan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam kategori aman, sehingga stabilitas harga BBM subsidi dapat dijaga.
“Saya sampaikan kepada publik, bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG. Sekali lagi saya katakan, sesuai arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ujar Bahlil.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gejolak harga energi. Stabilitas harga diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus mendukung aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Dari sisi fiskal, pemerintah menilai ruang anggaran masih cukup kuat untuk menopang kebijakan tersebut. Hal ini ditopang oleh harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang masih berada di bawah asumsi dalam APBN.
Bahlil menjelaskan, selama harga ICP berada di bawah 100 dolar AS per barel, maka beban subsidi masih tergolong aman. Saat ini, rata-rata ICP tercatat tidak lebih dari 77 dolar AS.
“Kalau sampai 100 dolar AS itu masih aman untuk BBM. Sekarang rata-rata ICP kita masih di kisaran 77 dolar AS, jadi masih ada ruang,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sisi ketergantungan impor energi. Saat ini, kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 600 hingga 610 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, pemerintah terus membuka peluang kerja sama strategis dengan sejumlah negara, termasuk Rusia. Kerja sama ini tidak hanya mencakup pasokan minyak mentah, tetapi juga pengembangan infrastruktur energi seperti kilang dan fasilitas penyimpanan (storage).
“Itu salah satu poin yang kita bahas. Ada beberapa investasi yang sudah siap masuk, tapi finalisasinya masih menunggu satu sampai dua putaran pembahasan lagi, khususnya terkait kilang dan storage,” ungkap Bahlil.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Dengan kombinasi antara stabilitas pasokan, kondisi fiskal yang terjaga, serta potensi investasi baru di sektor energi, pemerintah optimistis dapat menjaga harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir tahun. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah dinamika pasar energi global yang fluktuatif.
