Daftar Isi
JAKARTA, Ule.co.id – Mutasi 3 Jenderal Polri Kasus Penyadapan Prabowo menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak penugasan tiga perwira tinggi yang disebut terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Tiga jenderal yang mengalami mutasi tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiganya kini ditempatkan sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat itu ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Irjen Deni Dharmapala.
Selain melakukan perubahan penugasan terhadap tiga perwira tinggi, Kapolri juga menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri menggantikan Ahrie Sonta.
Perubahan jabatan ini menjadi perhatian karena nama ketiga jenderal tersebut dikaitkan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha.
Tiga Jenderal Polri Dimutasi Menjadi Pati Yanma
Dalam mutasi terbaru tersebut, terdapat tiga perwira tinggi yang mengalami perubahan posisi.
Irjen Ahrie Sonta sebelumnya menjabat sebagai Kadivkum Polri. Kini, ia dipindahkan menjadi Pati Yanma Polri. Jabatan yang ditinggalkannya dipercayakan kepada Brigjen Iksantyo Bagus Pramono.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri juga dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang sebelumnya berstatus Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur, kini menempati posisi yang sama sebagai Pati Yanma Polri.
Ketiga perubahan penugasan tersebut tercantum dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026.
Empat Perwira Tinggi Disebut Terseret Kasus Penyadapan Prabowo
Sebelum terbitnya surat mutasi, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keempat nama yang disebut dalam materi perkara tersebut meliputi:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri.
- Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga dikabarkan menjadi sasaran aktivitas tersebut.
Jika terbukti, dugaan penyadapan tersebut dapat menimbulkan persoalan serius terkait keamanan komunikasi pejabat negara, perlindungan data elektronik, dan privasi masyarakat.
Tersangka Dijerat Pasal KUHP dan UU ITE
Dalam penyidikan perkara ini, para tersangka disebut dijerat menggunakan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan akses ilegal dan tindakan terhadap informasi elektronik.
Khusus terhadap Slamet Uliandi, penyidik disebut menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya disebut dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Penerapan pasal tersebut berkaitan dengan dugaan akses tanpa hak serta tindakan terhadap informasi dan dokumen elektronik.








