Skandal Korupsi Tingkat Tinggi: Mantan PM Malaysia, Rektor Unsoed, dan Pejabat Kemenparekraf Terjerat Tuduhan

Ule.co.id – Kasus korupsi kembali mencuat di panggung internasional dan domestik, menimpa tokoh politik dan akademisi terkemuka. Di satu sisi, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob diadili karena didakwa menyembunyikan aset, sementara di Indonesia, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq menjadi tersangka dalam dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru. Tak hanya itu, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) juga memeriksa tiga mantan pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait penyalahgunaan dana bantuan presiden pada event LSMC 2023.

Ismail Sabri, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia selama lebih dari satu tahun pada 2021-2022, ditangkap pada Jumat, 28 Agustus 2026, setelah KPK Malaysia mengungkapkan bahwa ia gagal melaporkan aset berupa mata uang lokal, asing, serta batangan emas dan perak. Pengacara beliau, Amer Hamzah Arshad, menyatakan bahwa dakwaan tersebut berkaitan dengan kegagalan memenuhi kewajiban pemberitahuan aset. Ismail Sabri dibebaskan dengan jaminan 300.000 ringgit, namun jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal 100.000 ringgit.

Di Indonesia, kasus korupsi menyentuh dunia pendidikan ketika Prof. Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed, ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 22 Agustus 2026. Ia diduga terlibat dalam praktik suap dan manipulasi penerimaan mahasiswa baru (PMB) selama tahun 2025-2026. Penangkapan tersebut memicu seruan dari kalangan akademisi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua perguruan tinggi negeri. Pengamat pendidikan, Ina Liem, menilai kasus ini sebagai preseden penting yang mengungkap sistemik korupsi di institusi pendidikan tinggi.

Di sisi lain, Kejati NTB pada 28 Agustus 2026 memeriksa tiga mantan pejabat Kemenparekraf—Vinsensius Jemadu, Wahyu Wicaksono, dan Yosephine Kartika Sari—sebagai saksi dalam penyelidikan alokasi bantuan presiden (banper) sebesar Rp 24 miliar untuk Event Lombok Sumbawa Motocross Competition (LSMC) 2023. Pemeriksaan ini dilakukan bersamaan dengan audit yang dikoordinasikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat temuan Inspektorat NTB menunjukkan alokasi dana yang mencurigakan sebesar Rp 2,6 miliar.

Selain penyelidikan teknis, dinamika politik domestik turut memanas. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada 28 Agustus 2026 menegaskan komitmen partainya dalam pemberantasan korupsi serta mendukung percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan DPR bersifat kolektif dan menyoroti peran historis PDIP dalam pembentukan KPK pada era Megawati Soekarnoputri. Empat Wakil Ketua DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, berjanji menyelesaikan RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026, dengan ancaman mundur jika tidak terlegislasi.

Berbagai kasus ini menyoroti pola umum: penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik melalui penyembunyian aset, manipulasi proses akademik, maupun alokasi dana publik yang tidak transparan. Menurut data KPK, sejak 2020, lebih dari 150 kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi di Asia Tenggara, dengan total kerugian mencapai miliaran dolar. Di Indonesia, KPK melaporkan peningkatan kasus korupsi di sektor pendidikan sebesar 27% pada tahun 2025, menandakan perlunya reformasi struktural.

Berikut rangkuman singkat masing-masing kasus:

• Mantan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob: Didakwa menyembunyikan aset berupa mata uang, emas, dan perak; jaminan 300.000 ringgit; ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun.
• Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq: Tersangka korupsi PMB 2025-2026; menimbulkan seruan audit PTN; potensi hukuman pidana dan pencabutan jabatan.
• Pejabat Kemenparekraf NTB: Vinsensius Jemadu, Wahyu Wicaksono, Yosephine Kartika Sari diperiksa terkait banper Rp 24 miliar untuk LSMC 2023; audit bersama BPK sedang berlangsung.
• PDIP dan RUU Perampasan Aset: Komitmen pemberantasan korupsi ditekankan; RUU dijadwalkan selesai Desember 2026; dukungan historis terhadap KPK.

Pengamat menilai bahwa penegakan hukum yang konsisten dan transparansi dalam pengelolaan aset publik menjadi kunci utama dalam memutus rantai korupsi. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap kritis dan mendukung upaya reformasi melalui partisipasi aktif dalam proses demokratis, termasuk pemantauan implementasi RUU Perampasan Aset yang diharapkan dapat memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan.