Ule.co.id – Harga bbm pertamina hari ini mengalami dinamika penting, terutama pada segmen non‑subsidi yang naik, sementara harga subsidi seperti Pertalite tetap tidak berubah. Pada Jumat, 25 September 2026, konsumen di seluruh Indonesia menyaksikan penyesuaian harga pada beberapa jenis bahan bakar, sekaligus mendapat kepastian dari Kementerian ESDM bahwa Pertalite tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.
Penyesuaian harga yang diumumkan oleh Pertamina Patra Niaga mencakup empat produk non‑subsidi: Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan ini mulai berlaku sejak 2 September 2026 untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 %, termasuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari Rp18.300, sedangkan Pertamax Green 95 dibanderol Rp19.150 per liter, meningkat dari Rp16.600. Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing mencapai Rp23.700 dan Rp25.200 per liter, naik signifikan dibandingkan harga Agustus.
Sementara itu, harga Pertamax (95) tetap pada Rp15.950 per liter, dan BBM bersubsidi Pertalite serta Biosolar tetap pada Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Kebijakan ini diutarakan oleh VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, yang menekankan bahwa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, dan kondisi sosial masyarakat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kembali bahwa tidak ada rencana kenaikan harga Pertalite. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, membantah rumor hoaks yang beredar di media sosial, menegaskan bahwa harga subsidi akan tetap stabil hingga akhir 2026. Pernyataan serupa disampaikan juru bicara Menteri ESDM, Dwi Anggia, yang menambahkan bahwa kebijakan harga BBM subsidi tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dunia.
Berikut rangkuman harga BBM Pertamina per 25 September 2026:
| Jenis BBM | Harga (Rp/Liter) | Perubahan |
|---|---|---|
| Pertalite (subsidi) | 10.000 | Stabil |
| Biosolar (subsidi) | 6.800 | Stabil |
| Pertamax (95) | 15.950 | Stabil |
| Pertamax Turbo | 19.600 | +Rp1.300 |
| Pertamax Green 95 | 19.150 | +Rp2.550 |
| Dexlite | 23.700 | +Rp4.000 |
| Pertamina Dex | 25.200 | +Rp4.050 |
Data di atas mencerminkan kebijakan penyesuaian yang bersifat selektif, hanya pada produk yang dianggap mampu menahan tekanan pasar. Penyesuaian harga non‑subsidi dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara biaya produksi, pajak, serta daya beli konsumen.
Di luar Jakarta, harga BBM non‑subsidi di beberapa SPBU swasta juga menunjukkan tren serupa. BP‑AKR menetapkan BP‑92 pada Rp16.130 per liter, BP‑Ultimate pada Rp19.330, dan diesel premium pada Rp25.420. Vivo dan Shell juga menawarkan diesel dengan harga Rp25.420 per liter, menandakan keseragaman harga diesel di pasar swasta.
Sementara kebijakan harga menjadi sorotan, Pertamina juga aktif dalam memperkuat distribusi BBM bersubsidi di wilayah lain. Pada 25 September 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menggelar dialog bersama Polrestabes Makassar dan kelompok Cipayung Plus. Diskusi tersebut membahas penyaluran BBM dan LPG 3 kg di Sulawesi Selatan, serta upaya pengawasan distribusi energi bersubsidi. Deny Sukendar, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, menilai kondisi pelayanan BBM di Makassar sudah mulai membaik dan normal, berkat penerapan sistem klaster SPBU untuk penyaluran Solar serta penegakan sanksi bagi lembaga penyalur yang melanggar.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrian di SPBU, meningkatkan efisiensi distribusi, dan menekan potensi kebocoran subsidi. Selain itu, Pertamina juga menyesuaikan alokasi LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat di beberapa daerah.
Secara keseluruhan, harga bbm pertamina pada hari ini mencerminkan keseimbangan antara stabilitas harga subsidi dan penyesuaian harga non‑subsidi yang responsif terhadap kondisi pasar. Konsumen diharapkan dapat memanfaatkan informasi ini untuk merencanakan kebutuhan energi, sementara pihak berwenang terus memantau dinamika harga guna melindungi daya beli publik.
