Djamari Chaniago Soroti Transformasi RS Tria Dipa dan Pengamanan Demo DPR Tanpa Penyekatan
Ule.co.id – Menko Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, djamari chaniago, menjadi sorotan publik pada pekan ini setelah ia hadir dalam peluncuran RS Tria Dipa yang mengusung konsep Lifestyle Hospital serta memantau aksi demo di depan Gedung DPR RI tanpa menutup akses massa. Kedua peristiwa tersebut menegaskan peran ganda sang menko dalam bidang kesehatan nasional dan keamanan publik.
Acara peresmian RS Tria Dipa digelar pada Jumat, 28 Agustus 2026, di Jakarta. Rumah sakit yang sebelumnya dikenal sebagai fasilitas medis konvensional kini menampilkan wajah baru dengan layanan modern, terintegrasi, dan dilengkapi teknologi pencitraan generasi terbaru, Naeotom Alpha.Prime Photon-Counting CT Scan dari Siemens Healthineers. Teknologi ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara, bahkan belum tersedia di Jepang, Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Transformasi ini dipandang sebagai upaya meningkatkan kemandirian layanan kesehatan Indonesia, mengurangi kebutuhan warga untuk berobat ke luar negeri.
Keberadaan djamari chaniago dalam acara tersebut menandai dukungan pemerintah terhadap inisiatif kesehatan yang berorientasi pada pencegahan dan deteksi dini. Ia bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan lainnya, Gubernur DKI Jakarta, serta Wamenkes Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono, menandatangani nota kesepahaman yang menegaskan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengoptimalkan fasilitas medis kelas dunia.
Sementara itu, pada Kamis, 27 Agustus 2026, ribuan warga dari Pati dan anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Demonstrasi berlangsung damai, namun pemerintah mengantisipasi potensi perusuhan dengan menyiapkan pengamanan gabungan antara Polri, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya.
Dalam konferensi pers di kawasan Gelora Bung Karno, djamari chaniago menegaskan tidak ada penyekatan terhadap massa yang ingin menyampaikan aspirasi. “Penyekatan itu tidak ada, silakan datang,” ujarnya, menambah keyakinan bahwa hak berunjuk rasa tetap dilindungi. Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan lalu lintas yang diterapkan bertujuan memastikan kelancaran aktivitas masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi, sekaligus menjaga keamanan para demonstran.
Menko Koordinator menambahkan bahwa aparat keamanan telah memantau pergerakan pihak-pihak yang berpotensi mengganggu keamanan. “Kami sudah mengetahui lokasi perusuh, dan mereka telah diperiksa atau ditahan jika diperlukan,” kata ia, menyinggung pengalaman sebelumnya ketika demonstrasi berujung pada tindakan kekerasan. Ia menekankan pentingnya pendekatan preventif, termasuk penahanan individu yang diduga akan melakukan tindakan kriminal, tanpa menghambat hak warga untuk menyampaikan pendapat.
Namun, kebijakan pengamanan yang melibatkan Kodam Jaya menimbulkan protes dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi menilai pengerahan militer dalam pengamanan sipil dapat mengaburkan batas fungsi TNI dan Polri, serta berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Ketua YLBHI, M. Isnur, menuntut transparansi terkait dasar hukum, jumlah personel, satuan yang dikerahkan, serta tanggung jawab bila terjadi pelanggaran.
Menanggapi kritik tersebut, djamari chaniago menegaskan bahwa TNI berperan sebagai bantuan kepada Polri, bukan sebagai pengganti. “TNI membantu polisi dalam mengamankan aksi, namun tetap berada di bawah komando kepolisian,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa seluruh tindakan keamanan dilakukan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat, bukan penindasan.
Penggabungan dua peristiwa ini – peluncuran RS Tria Dipa dan demonstrasi DPR – mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan infrastruktur kesehatan kelas dunia dan menjaga stabilitas politik. Kedua agenda tersebut menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektoral, di mana djamari chaniago berperan sebagai penghubung antara kebijakan kesehatan, keamanan, dan hak sipil.
Ke depan, RS Tria Dipa diharapkan menjadi model bagi rumah sakit lain di Indonesia, mengintegrasikan layanan medis mutakhir dengan pendekatan gaya hidup sehat. Sementara itu, pemerintah berjanji akan terus memfasilitasi aksi damai, memastikan tidak ada penyekatan, dan meninjau kembali kebijakan penggunaan TNI dalam pengamanan sipil guna menjaga kepercayaan publik.
