Mendagri Tekankan Kekompakan Forkopimda, Kunci Stabilitas dan Pembangunan Daerah Bersih Korupsi

Jakarta, Ule.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang efektif, stabil, dan bebas dari praktik korupsi.

Pesan ini disampaikan Tito dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Medan. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan teknokratis, tetapi juga pada kualitas koordinasi antarunsur pimpinan di daerah.

Kepala Daerah sebagai Koordinator Kunci

Tito menegaskan bahwa kepala daerah memiliki posisi strategis sebagai koordinator Forkopimda. Peran ini tidak bersifat simbolis, melainkan operasional—mengharuskan kepala daerah mampu menyatukan langkah berbagai institusi seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga aparat penegak hukum lainnya.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif.

“Tolong para kepala daerah memahami posisi sebagai ketua Forkopimda untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” ujar Tito.

Dalam praktiknya, koordinasi yang kuat akan mempercepat respons terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari penanganan bencana, konflik sosial, hingga dinamika keamanan.

Daerah Solid Lebih Adaptif Hadapi Krisis

Mendagri menggarisbawahi bahwa daerah yang memiliki Forkopimda solid cenderung lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi situasi krisis. Sebaliknya, lemahnya koordinasi sering kali menjadi bottleneck yang memperlambat penanganan masalah.

Fenomena ini kerap terlihat dalam berbagai kasus, di mana tumpang tindih kewenangan atau ego sektoral justru memperburuk kondisi di lapangan.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, Forkopimda sejatinya berfungsi sebagai “command center” informal yang memastikan seluruh elemen bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan.

Komunikasi Formal dan Informal Perlu Diperkuat

Untuk menjaga kekompakan tersebut, Tito mendorong kepala daerah agar aktif membangun komunikasi yang intensif, tidak hanya melalui forum resmi, tetapi juga lewat pertemuan informal.

Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun trust (kepercayaan) antar pimpinan daerah—elemen yang sering kali tidak bisa dibentuk hanya melalui rapat formal.

“Bisa dibuat kegiatan reguler, sebulan sekali atau dua bulan sekali, untuk memperkuat kebersamaan,” katanya.

Dalam konteks manajemen organisasi, komunikasi informal sering menjadi katalis dalam menyelesaikan persoalan yang tidak terselesaikan di ruang formal.

Soroti Korupsi dan Pemborosan Anggaran

Selain isu koordinasi, Mendagri juga menyoroti persoalan klasik yang masih membayangi banyak daerah, yakni korupsi dan pemborosan anggaran.

Ia menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lebih jauh, Tito mengingatkan bahwa tingginya kasus korupsi di daerah dapat memengaruhi persepsi pemerintah pusat, termasuk dalam kebijakan alokasi anggaran.

Dalam konteks fiskal, kepercayaan menjadi variabel penting. Daerah dengan rekam jejak tata kelola yang buruk berpotensi menghadapi pengawasan lebih ketat, bahkan pembatasan tertentu dalam distribusi anggaran.

Dorong Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel

Sebagai solusi, Mendagri menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kerangka good governance, integritas fiskal menjadi indikator utama kualitas pemerintahan daerah. Tanpa itu, target pembangunan yang ambisius berisiko menjadi sekadar angka di atas kertas.