Retret Akmil Jadi Ajang Sinkronisasi, Waket DPRD Kalteng Tekankan Pentingnya Komunikasi Antar Daerah
PALANGKA RAYA, Ule.co.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M Ansyari, menilai kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, sebagai momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar daerah di Indonesia. Forum ini dinilai krusial dalam menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif.
Ansyari mengikuti kegiatan yang digelar pemerintah pusat pada 15–19 April 2026 tersebut sebagai perwakilan pimpinan DPRD Kalteng. Retret ini diikuti pimpinan DPRD dari berbagai provinsi di Indonesia, menjadikannya ruang pertukaran gagasan lintas wilayah.
“Forum ini sangat penting sebagai wadah bertukar pandangan terkait tata kelola pemerintahan, sekaligus menyelaraskan visi pembangunan nasional,” ujar Ansyari dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya.
Sinkronisasi Kebijakan Jadi Sorotan
Dalam forum tersebut, isu klasik berupa tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah kembali menjadi perhatian. Ansyari menegaskan, peran legislatif sangat vital dalam memastikan program pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara tepat di daerah.
Menurutnya, tanpa komunikasi yang solid, berbagai program berpotensi tidak efektif bahkan saling berbenturan di tingkat pelaksanaan.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan agar tidak terjadi duplikasi program maupun pemborosan anggaran, yang kerap menjadi kendala dalam pembangunan daerah.
Materi Strategis: Dari Wawasan Kebangsaan hingga Kepemimpinan
Selama mengikuti retret, peserta mendapatkan pembekalan materi yang mencakup wawasan kebangsaan, kepemimpinan, hingga strategi implementasi kebijakan nasional di daerah.
Ansyari menilai materi tersebut memiliki nilai strategis, terutama dalam memperkuat kapasitas pimpinan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Materi yang diberikan sangat relevan untuk memastikan program pusat bisa berjalan selaras di daerah,” katanya.
Penguatan kapasitas ini menjadi penting di tengah kompleksitas tantangan pembangunan, mulai dari ketimpangan wilayah hingga dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang.
Lemhannas Dorong Kepemimpinan Berkarakter Negarawan
Kegiatan retret ini merupakan bagian dari program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diinisiasi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa pembekalan ini dirancang untuk mencetak pemimpin daerah yang memiliki karakter negarawan serta mampu menerjemahkan visi besar nasional ke dalam kebijakan konkret di daerah.
Menurutnya, para pimpinan daerah diharapkan mampu mengimplementasikan agenda strategis nasional, termasuk Asta Cita, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kunci: Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Ace Hasan juga menekankan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kedua unsur ini harus berjalan seirama agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara konsep, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan.
“Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mempercepat kemajuan daerah serta menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.
Implikasi bagi Kalteng
Bagi Kalimantan Tengah, keikutsertaan dalam forum ini membuka peluang untuk memperkuat posisi dalam koordinasi kebijakan nasional. Selain itu, jejaring antar pimpinan DPRD se-Indonesia dapat menjadi modal penting dalam berbagi praktik terbaik (best practices) pembangunan daerah.
Dengan komunikasi yang semakin intensif dan terstruktur, diharapkan kebijakan di daerah tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.
Retret ini, jika dimanfaatkan secara optimal, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan investasi strategis dalam memperkuat kualitas kepemimpinan daerah—sesuatu yang kerap menentukan berhasil atau tidaknya program pembangunan di lapangan.
