Kementerian Sosial Republik Indonesia Dorong Transformasi Bansos dan Pensiun lewat Digitalisasi Terpadu

Ule.co.id – Kementerian sosial republik indonesia kini berada di garis depan upaya modernisasi layanan publik, mengintegrasikan sistem pensiun ASABRI, memperkuat program bantuan sosial (bansos) dengan data terpusat, serta menanggulangi demotivasi penerima manfaat. Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan akurasi, transparansi, dan kecepatan penyaluran bantuan kepada jutaan warga.

Integrasi layanan pensiun pertama antara PT ASABRI (Persero) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan resmi diluncurkan melalui aplikasi Gaji Web Kementerian Keuangan serta aplikasi Backoffice ASABRI. Sistem baru ini memungkinkan pertukaran data secara elektronik, menggantikan proses manual yang selama ini rawan kesalahan. Jeffry Haryadi P. Manullang, Direktur Utama ASABRI, menegaskan bahwa integrasi ini menurunkan risiko kesalahan administratif dan mempercepat pencairan pensiun bagi peserta.

Sementara itu, Kementerian sosial republik indonesia mengungkap fenomena demotivasi di kalangan penerima bansos. Tenaga ahli Andi Kurniawan mencatat bahwa lebih dari 4,5 juta penerima telah bergantung pada bantuan selama lebih dari lima tahun, dengan sebagian besar berada pada usia produktif. Kurangnya mekanisme evaluasi dan batas waktu menerima bantuan menyebabkan sebagian keluarga enggan beralih ke program pemberdayaan, karena bantuan sosial dianggap lebih stabil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kementerian mengusulkan digitalisasi bansos berbasis permintaan (on‑demand). Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara daring menggunakan nomor identitas dan data biometrik, yang kemudian diverifikasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini dirancang dinamis, memungkinkan pembaruan data secara berkala dan menciptakan registrasi sosial yang fleksibel.

Berikut beberapa manfaat utama dari digitalisasi bansos on‑demand:

• Proses permohonan yang lebih cepat dan dapat diakses dari mana saja.
• Verifikasi otomatis menggunakan DTSEN, mengurangi potensi penipuan.
• Pencatatan real‑time membantu pemerintah menyesuaikan alokasi bantuan sesuai perubahan kondisi ekonomi.
• Kolaborasi dengan Agen Perlinsos (RT, RW, PKK, Babinsa) memastikan inklusi bagi warga yang tidak memiliki akses digital.

Digitalisasi ini juga diharapkan menurunkan tingkat exclusion error, yakni warga yang berhak namun tidak terdaftar dalam sistem bansos. Sejak penerapan DTSEN, sekitar 4,3 juta warga tambahan berhasil terjangkau bantuan, menandakan peningkatan cakupan program sosial.

Namun, tantangan tetap ada. Kasus hoaks terkait pencairan BLT 900 ribu rupiah masih menyebar, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Cek Fakta Liputan6.com menegaskan bahwa pendaftaran bansos resmi hanya dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian Sosial, bukan melalui tautan tidak resmi yang mengumpulkan data pribadi.

Di sisi lain, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti tragedi penembakan tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Meskipun tidak terkait langsung dengan program sosial, peristiwa ini menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi bagi semua warga, termasuk penerima bantuan sosial yang sering berada di daerah rawan konflik.

Secara keseluruhan, sinergi antara Kementerian sosial republik indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem layanan publik yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi.