Mediasi Ruben Onsu Gagal Total, Syarat Kesehatan Jadi Pemicu Perselisihan Hak Asuh
Ule.co.id – Mediasi Ruben Onsu and Sarwendah Gagal Total,Syarat Kesehatan untuk Ketemu Anak Jadi Biang Keributan [titlebase] menimbulkan kegelisahan publik setelah proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir tanpa kesepakatan. Kedua mantan pasangan selebriti ini kembali berada di jalur hukum terkait hak asuh dan hak kunjungan kepada anak-anak mereka.
Proses mediasi yang berlangsung hampir satu bulan berakhir buntu pada Rabu, 19 Agustus 2026. Kedua belah pihak tetap berpegang pada posisi masing-masing. Pihak Ruben Onsu, melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang, menegaskan bahwa Akta Notaris Nomor 39 yang telah disepakati sejak pernikahan tidak memuat ketentuan mengenai syarat kesehatan sebelum pertemuan dengan anak. Sebaliknya, pihak Sarwendah menuntut adanya audit kesehatan Ruben, mengklaim bahwa kondisi fisik sang ayah dapat berpengaruh pada kesejahteraan anak.
Menurut keterangan Minola Sebayang, syarat kesehatan yang diajukan Sarwendah baru muncul pada tahap mediasi, padahal jika memang menjadi kekhawatiran sejak masa perkawinan, seharusnya sudah diatur dalam akta atau perjanjian sebelumnya. “Kalau dulu tanpa syarat, sekarang pun saya mau ada tanpa syarat. Kenapa baru sekarang?” ujar Minola dalam konferensi pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Perseteruan ini tidak hanya soal dokumen hukum, melainkan juga menyentuh aspek emosional. Sarwendah mengaku merasa khawatir akan potensi risiko kesehatan Ruben yang dapat menular ke anak, sementara Ruben menilai permintaan tersebut sebagai tak berdasar dan bersifat memeras. Kedua pihak sama-sama menolak mengorbankan hak kunjungan yang telah diatur dalam Akta 39, yang menyebutkan Ruben berhak menghabiskan waktu bersama anak sebanyak dua sampai tiga hari per minggu tanpa syarat tambahan.
Ketegangan semakin memuncak ketika media sosial menjadi ajang pertukaran pernyataan. Selebgram Tengku Zanzabella mengomentari kegagalan mediasi dengan nada optimis, menyatakan bahwa proses hukum akan memberikan kejelasan yang lebih adil. “Gagal mediasi berarti kita masuk ke jalur hukum, di mana bukti-bukti akan dipertimbangkan secara objektif,” tulisnya di Instagram pada 20 Agustus 2026.
Para pengamat hukum menilai bahwa kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan pada asas kepatutan umum dalam hukum perdata. Minola Sebayang menekankan bahwa mengubah isi Akta 39 secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Ia menambahkan, “Tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk menambah syarat yang tidak tercantum dalam akta yang telah disahkan notaris.”
Sementara itu, pihak Sarwendah menyiapkan dokumen pendukung, termasuk bukti percakapan dan catatan medis, untuk memperkuat argumennya di persidangan. Ia juga menegaskan bahwa niat utama adalah melindungi anak dari potensi bahaya kesehatan, meskipun belum ada bukti medis yang konkret.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan kembali menggelar sidang pada awal September 2026. Pada sidang tersebut, masing-masing pihak akan memaparkan bukti dan argumen mereka. Hakim diperkirakan akan menilai apakah syarat kesehatan yang diajukan Sarwendah memiliki dasar hukum yang kuat atau sekadar taktik negosiasi.
Kasus ini menarik perhatian luas karena melibatkan dua tokoh publik dan menyinggung isu sensitif hak asuh serta kesehatan anak. Para netizen pun terbagi pendapat; sebagian mendukung hak Ruben untuk bertemu anak tanpa hambatan, sementara yang lain menganggap keprihatinan Sarwendah atas kesehatan ayah layak dipertimbangkan.
Jika persidangan menghasilkan keputusan yang menguatkan Akta 39, Ruben Onsu dapat melanjutkan kunjungan rutin tanpa harus melewati audit kesehatan. Sebaliknya, jika hakim memutuskan bahwa syarat kesehatan diperlukan, proses kunjungan akan melewati prosedur medis yang dapat memperpanjang waktu tunggu bagi sang ayah.
Apapun hasil akhirnya, Mediasi Ruben Onsu and Sarwendah Gagal Total,Syarat Kesehatan untuk Ketemu Anak Jadi Biang Keributan [titlebase] telah menjadi contoh nyata betapa kompleksnya penyelesaian sengketa hak asuh di era modern, di mana faktor hukum, medis, dan publikasi media sosial saling bersilangan.
