Desil Data Sosial Goyang Akses KIP Kuliah: Dari DPRD Jogja hingga Tukang Becak Kulon Progo

Ule.co.id – KIP Kuliah menjadi sorotan utama setelah perubahan data desil yang tidak akurat menodai hak mahasiswa kurang mampu di Yogyakarta, memicu perdebatan sengit antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak.

Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menilai penyesuaian desil yang dilakukan pemerintah pusat tidak realistis. Anggota komisi, Nurcahyo Nugroho, menegaskan bahwa pergeseran tiba‑tiba dari desil 2 ke desil 9 membuat warga miskin kehilangan akses bantuan pendidikan, termasuk KIP Kuliah, serta jaminan sosial lainnya. “Banyak kasus warga yang awalnya berada di desil 2, namun saat proses pembayaran berubah menjadi desil 9, sehingga sangat merugikan,” ujarnya pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Sementara itu, di Kabupaten Kulon Progo, seorang tukang becak bernama Timbul mengalami perubahan posisi desil yang sama drastis. Keluarganya yang sebelumnya tercatat di desil 1 tiba‑tiba naik ke desil 9 ketika mengurus dokumen beasiswa untuk putranya, Luki Aryawijaya, yang baru diterima di Fakultas Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Timbul mengaku kebingungan dan khawatir tidak dapat menutupi biaya kuliah karena kebijakan desil kini menghalangi akses KIP Kuliah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menambahkan bahwa penentuan desil yang tidak konsisten berpotensi membuat program pemerintah tidak tepat sasaran. Ia menyoroti fakta bahwa banyak keluarga, termasuk tukang becak dan single parent, malah terdaftar pada desil yang lebih tinggi meski secara ekonomi berada pada tingkat paling rendah. “Jika data desil tidak tepat, bantuan seperti KIP Kuliah, PIP, PKH, dan BPNT pun menjadi tidak efektif,” kata Esti dalam pernyataannya pada 25 Agustus.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, juga menuntut pembentukan tim khusus (timsus) untuk mengevaluasi data desil. Ia menekankan perlunya verifikasi lapangan yang ketat serta koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selly mengingatkan bahwa kasus Timbul, yang berubah dari desil 1 ke 9, menjadi contoh nyata bahwa data yang tidak akurat dapat mengancam hak pendidikan generasi muda.

Dalam rapat bersama pemangku kepentingan, DPRD Jogja mengusulkan agar Pemerintah Kota membuka mekanisme pengajuan bantuan yang bersifat fleksibel, tidak semata‑menuntut posisi desil sebagai satu‑satunya kriteria. Usulan tersebut mencakup verifikasi lapangan secara langsung, pelibatan LSM setempat, serta audit independen atas data yang dipublikasikan.

Pemerintah Provinsi DIY, melalui Dinas Sosial, menyatakan akan meninjau kembali metodologi penentuan desil. Mereka berjanji memperbaiki sistem integrasi data antara BPS dan kementerian terkait agar tidak terjadi ketidaksesuaian di masa mendatang. Namun, kritik tetap menyuarakan bahwa proses perbaikan harus cepat, mengingat masa kuliah mahasiswa seperti Luki yang sudah dimulai.

Pengamat kebijakan, Dr. Rudi Hartono, menilai bahwa perubahan desil yang tiba‑tiba biasanya dipicu oleh pembaruan basis data yang tidak melibatkan verifikasi lapangan. “Data statistik memang penting, tapi tanpa validasi di tingkat mikro, kebijakan dapat menimbulkan kerugian sosial yang signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah organisasi mahasiswa menggelar aksi protes di depan Gedung DPRD Jogja, menuntut transparansi dan keadilan dalam alokasi KIP Kuliah. Mereka menekankan bahwa beasiswa pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah, sehingga harus dijaga agar tidak terhambat oleh kesalahan administratif.

Dengan tekanan yang terus meningkat, pemerintah pusat dijadwalkan akan merilis revisi data desil pada kuartal berikutnya. Diharapkan revisi tersebut dapat mengembalikan keadilan bagi keluarga miskin, termasuk tukang becak seperti Timbul, serta memastikan bahwa KIP Kuliah dapat menjangkau mereka yang benar‑benar memerlukan dukungan.

Situasi ini menggambarkan tantangan besar dalam mengelola data sosial‑ekonomi di Indonesia. Keterbukaan, akurasi, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci untuk menghindari kesalahan alokasi yang dapat merugikan generasi penerus bangsa.