Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional: Dari Desil 9 ke Desil 3, Dampak pada Bansos dan Pendidikan
Ule.co.id – Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan publik setelah Biro Pusat Statistik (BPS) memperbarui posisi desil seorang warga Kulon Progo, Yogyakarta, yang semula tercatat di desil 9 kini berada di desil 3. Pembaruan ini terjadi dalam rangka mendukung pengajuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP‑K) bagi anaknya, sekaligus menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme khusus yang dapat menyelesaikan perubahan posisi desil dalam waktu dua minggu, berbeda dengan siklus pembaruan DTSEN yang lebih lama. Tim BPS Provinsi DIY dan BPS Kabupaten Kulon Progo melakukan verifikasi lapangan, menemukan bahwa data sebelumnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi terkini keluarga tersebut. Setelah melalui kanal Cek DTSEN, data diperbarui dan tercatat pada desil 3.
Penekanan BPS pada partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaharui data secara mandiri menjadi kunci utama untuk menjaga keabsahan DTSEN. Mekanisme ini melibatkan pengajuan data melalui portal resmi, verifikasi lapangan, dan integrasi tiga sumber utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Sementara itu, BPS menegaskan bahwa perubahan desil bukanlah “perbaikan” yang secara langsung meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan. Seperti yang disampaikan Deputi Statistik Sosial, M. Nashrul Wajdi, perubahan satu indikator tidak otomatis mengubah peringkat desil karena proses pemeringkatan mempertimbangkan seluruh karakteristik sosial‑ekonomi keluarga secara bersamaan.
Ketegasan ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), yang mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki sistem desil agar bantuan sosial tepat sasaran. HNW menyoroti kasus-kasus di mana data desil tidak mencerminkan realitas, seperti penggunaan identitas ganda atau aset warisan yang tidak tercatat, yang dapat mengakibatkan penghentian bantuan PKH atau program Indonesia Pintar.
- Langkah pemutakhiran data meliputi:
- Pengecekan mandiri melalui portal Cek DTSEN.
- Verifikasi lapangan oleh petugas BPS atau lembaga terkait.
- Pengolahan data kembali dalam sistem DTSEN.
- Pembaruan posisi desil setelah analisis komprehensif.
Di sisi lain, pemerintah memperluas program Sekolah Rakyat yang menargetkan anak-anak dari keluarga miskin yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan prioritas pertama adalah desil 1; baru kemudian desil 2 jika kuota belum terpenuhi. Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang layak.
Implementasi kebijakan ini juga terkait erat dengan akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Tanpa data yang valid, penyaluran bantuan seperti KIP‑K, PKH, atau Sekolah Rakyat berisiko meleset dari sasaran. Oleh karena itu, BPS mengajak masyarakat untuk memeriksa status desil masing‑masing melalui situs resmi Cek Bansos atau aplikasi mobile, dengan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan bukti kepemilikan rumah.
Kasus lain yang menyoroti pentingnya verifikasi data adalah cerita Suwarno, lansia difabel di Yogyakarta yang tercatat di desil 10 meski tidak memiliki harta. Dinas Sosial DIY menjelaskan bahwa statusnya sebagai komponen tunggal keluarga membuatnya tidak memenuhi syarat PKH, namun masih berpotensi menerima bantuan lain setelah verifikasi faktual.
Secara keseluruhan, pemutakhiran data desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan sosial pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah, BPS, dan masyarakat diharapkan terus berkolaborasi dalam menjaga keakuratan data, sehingga program bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang paling membutuhkan.
