Jaminan Kesehatan Nasional di Ujung Krisis: Data, Penegakan Hukum, dan Solusi Inovatif Mengubah Nasib Rakyat

Ule.co.id – Jaminan Kesehatan Nasional (jkn) kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian permasalahan data, penegakan hukum, dan inovasi pembayaran menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan program kesehatan terbesar di Indonesia. Dari perdebatan anggota DPR mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga aksi tenaga kesehatan yang dipolisikan setelah protes dana jkn, serta upaya BPJS Kesehatan memperkuat tata kelola GRC dan program REHAB 3.0, semua mengungkap dinamika kompleks yang memengaruhi hak kesehatan warga.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti kekurangan mutakhirnya data DTSEN yang menjadi dasar penentuan penerima PBI jkn. Ia mengingatkan bahwa perubahan desil tanpa bukti perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan penonaktifan hak peserta, terutama bagi keluarga miskin yang bergantung pada subsidi kesehatan. Menurutnya, klasifikasi desil harus mencerminkan realitas rumah tangga, termasuk beban penyakit kronis yang dapat menggerus pendapatan. Edy menuntut pemerintah meninjau kembali kriteria penentuan desil agar tidak sekadar mengandalkan indikator administratif.

Sementara itu, di Kabupaten Labuanbatu, Sumatera Utara, sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Haloban melaporkan kasus polisisasi setelah mereka mengkritik transparansi pengelolaan dana jkn dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Advokat Beriman Panjaitan menegaskan bahwa kritik seharusnya menjadi alarm evaluasi, bukan dijadikan dasar laporan pidana pencemaran nama baik. Ia berjanji kooperatif dalam proses penyidikan, sambil menekankan pentingnya membedakan antara penyampaian pendapat sah dan tindakan yang memang melanggar hukum.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung meningkatkan pengawasan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja ke program jkn. Kepala cabang, Fitriyah Kusumawati, mengungkap bahwa dari 700 badan usaha yang diperiksa, masih ada sekitar 200 yang belum kooperatif. Pemeriksaan meliputi sektor industri pengolahan, termasuk pabrik rokok. Bila tidak ada respons, BPJS berencana mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Negeri untuk langkah hukum terakhir. Upaya ini diharapkan menutup celah kepesertaan yang dapat merugikan pekerja.

Keberlanjutan jkn tidak lepas dari penguatan tata kelola internal. Direktur Kepatuhan BPJS Kesehatan, Vetty Yulianty, menjelaskan bahwa implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) menjadi landasan untuk mengelola skala program yang kini mencakup 282,7 juta jiwa atau 98,62% penduduk. GRC tidak hanya menjadi tanggung jawab satu fungsi, melainkan budaya organisasi yang melibatkan semua pegawai, mulai dari integritas pribadi hingga manajemen risiko dan kepatuhan regulasi. Pada 2025, total pemanfaatan layanan kesehatan mencapai 725,3 juta kali, sementara beban jaminan kesehatan naik menjadi Rp191,33 triliun, menuntut kontrol biaya yang lebih ketat.

Inovasi pembayaran juga muncul sebagai jawaban atas masalah tunggakan iuran. Program REHAB 3.0, yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan, memungkinkan peserta memilih cicilan harian mulai dari Rp10.000. Elok Afifah, warga Jember, berhasil melunasi tunggakan keluarganya melalui aplikasi Mobile JKN tanpa harus datang ke kantor. Ia menyatakan bahwa fleksibilitas cicilan harian sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Berikut langkah-langkah pendaftaran REHAB 3.0:

• Buka aplikasi Mobile JKN dan pilih menu “REHAB 3.0”.
• Masukkan data pribadi serta jumlah tunggakan yang ingin dicicil.
• Pilih opsi cicilan harian atau bulanan sesuai kemampuan.
• Konfirmasi dan mulai melakukan pembayaran melalui saldo digital atau transfer bank.

Berbagai upaya ini menunjukkan bahwa tantangan jkn tidak hanya bersifat teknis, melainkan melibatkan kebijakan, hukum, dan inovasi layanan. Jika data DTSEN diperbaiki, penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan dijalankan secara proporsional, dan kepatuhan badan usaha ditegakkan, maka hak kesehatan masyarakat dapat terjaga. Di samping itu, penerapan GRC yang kuat serta program REHAB 3.0 memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi keberlanjutan jkn di masa depan.