Puan Maharani di Persimpangan Diplomasi dan Kontroversi RUU Perampasan Aset: Dari Megawati‑Ramos Horta hingga Tanda Tangan yang Ditolak

Ule.co.id – Puan Maharani menjadi sorotan utama dalam dua agenda penting pada Jumat, 28 Agustus 2026, ketika ia mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri menyambut kedatangan Presiden Timor‑Leste Jose Ramos‑Horta di Megawati Institute, sekaligus menjadi pusat perdebatan terkait penolakan tanda tangan pada Surat Komitmen RUU Perampasan Aset.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat di ruang Megawati Institute, Menteng, Jakarta. Megawati, berpakaian batik cokelat dengan selendang merah, dan Ramos‑Horta, mengenakan kemeja batik biru‑putih, berpegangan tangan sebelum melangkah bersama ke ruang pertemuan. Di samping mereka, Puan Maharani dan Prananda Prabowo turut mendampingi, menegaskan pentingnya hubungan bilateral serta kerja sama ilmiah.

Acara ini merupakan bagian dari agenda “Luncheon and Discussion with Science for Development Summit Delegation” yang dihadiri oleh delegasi ilmiah, sepuluh peraih Nobel, dan empat penerima Turing Award. Diskusi menyoroti peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus menekankan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Megawati menekankan urgensi aksi kolektif untuk mengatasi pemanasan global, sebuah pesan yang resonan di tengah dinamika politik domestik.

Sementara sorotan internasional mengalir, di dalam negeri muncul isu yang menuntut perhatian publik: Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak ditandatangani oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Surat tersebut, hasil audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), memuat janji empat Wakil Ketua DPR — Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal — untuk menyelesaikan rancangan undang‑undang paling lambat 15 Desember 2026, bahkan berjanji mengundurkan diri jika tidak tercapai.

• Surat ditandatangani oleh empat Wakil Ketua DPR.
• Puan Maharani tidak mencantumkan tanda tangan pada dokumen.
• Komitmen mencakup penyelesaian RUU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026.
• Jika gagal, pimpinan DPR bersedia mengundurkan diri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa kepemimpinan DPR bersifat kolektif‑kolegial. Ia menyampaikan bahwa keputusan terkait aksi demonstrasi dan respons terhadap AMPB telah dibahas bersama Puan Maharani, Sufmi Dasco, dan pimpinan DPR lainnya. Menurut Hasto, “kepemimpinan DPR itu adalah kolektif‑kolegial” dan partai tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi serta percepatan RUU tersebut.

Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menambahkan bahwa surat komitmen tersebut merupakan sikap politik institusional. Ia menekankan bahwa tidak adanya tanda tangan Puan Maharani bukan berarti penolakan terhadap isi RUU, melainkan menegaskan bahwa tanggung jawab pribadi dalam menjamin penyelesaian RUU tetap berada pada para wakil ketua yang telah menandatangani.

Perspektif politik menilai bahwa ketidakhadiran tanda tangan Puan Maharani dapat menjadi sinyal strategi internal DPR. Sebagai Ketua DPR sekaligus tokoh senior PDIP, ia mungkin memilih untuk tidak menandatangani demi menjaga fleksibilitas politik atau menghindari tekanan publik yang intens. Namun, hal ini juga membuka ruang kritik dari oposisi yang menilai kurangnya kepemimpinan tegas.

Dalam konteks lebih luas, agenda RUU Perampasan Aset menjadi prioritas legislasi untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika disahkan, undang‑undang ini diharapkan dapat menambah efektivitas KPK dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi anti‑korupsi. Namun, deadline yang ketat menambah tekanan pada semua pihak, termasuk Puan Maharani, yang harus menyeimbangkan antara kepentingan partai, harapan publik, dan dinamika parlemen.

Keberlanjutan kerja sama internasional yang ditunjukkan dalam pertemuan Megawati‑Ramos‑Horta sekaligus dinamika domestik terkait RUU Perampasan Aset mencerminkan tantangan ganda yang dihadapi pemimpin politik Indonesia. Puan Maharani, sebagai figur sentral, berada di persimpangan antara diplomasi luar negeri yang mengedepankan isu iklim dan ilmu pengetahuan, serta perjuangan internal untuk menegakkan reformasi hukum.

Dengan agenda yang menuntut penyelesaian sebelum akhir tahun, mata publik dan media akan terus memantau langkah selanjutnya. Apakah Puan Maharani akan menandatangani komitmen tersebut dalam waktu dekat, ataukah strategi kolektif‑kolegial PDIP akan tetap menjadi landasan keputusan? Dinamika ini akan menjadi penentu arah kebijakan anti‑korupsi Indonesia ke depan.